Tuntasnews.net – Medan – Maraknya aksi demo yang dilakukan mahasiswa beberapa minggu belakangan di Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) Sumatera Utara, dinas tersebut dibidang pembangunan Infrastruktur yang ada di Sumatera Utara.
Para mahasiswa meminta kepada Polda Sumut, Kajati untuk menghusut pelaksanaan proyek pembangunan di 11 Kabupaten dan kota.
Ketua Forum Jurnalis Pemprovsu (FJP), Ali Nurdin menyikapi terkait hal tersebut, dinas BMBK yang seharusnya mesti melihat kinerja rekanan sebagai pelaksana proyek, sebagai sosial kontrol, menilai bahwa dinas BMBK diduga dalam pelaksanaan proyek tersebut tidak ke lapangan sebagai pengawasan kepada rekanan.
“Masyarakat berharap pembangunan di Sumatera Utara khususnya Infrastruktur jalan dan yang lainnya dibawah Dinas BMBK sesuai dengan Rancangan Anggaran Biaya (RAB) anggaran tersebut bersumber dari APBD. Mahasiswa melakukan aksi demo itu hal yang wajar karena mereka sebagai kaum intektual menyoroti kenerja pemerintah,” ujar Ali dikomfirmasi terkait maraknya aksi demo di dinas BMBK. Jumat (04/11/22).
Menurutnya, Dinas BMBK mesti evaluasi rekanan pelaksana proyek dan konsultan juga menilai proyek tersebut jangan lagi ada permainan, Gubernur bapak Edy Rahmayadi mengatakan, bahwa Sumatera Utara bermartabat yang setiap dinas di Sumatera Utara melaksanakan sesuai dengan pungsinya, tidak berrmain dalam angggaran. Tegas Ali Nurdin.
Ali menambahkan, Kami dari FJP sebagai wadah jurnalis yang ada di lingkungan pemerintahan Sumatera Utara memantau kinerja Dinas, berharap semua stakeholder dapat bekerja sama untuk mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat.
Sebelumnya, aksi demo di dinas BMBK menjadi sorotan, dalam kurang satu bulan dua kali mahasiswa dari berbagai elemen meminta kepada Kapoldasu dan Kajati untuk mengusut pelaksanaan proyek di beberapa kabupaten yang ada di Sumatera Utara disinyalir pelaksanaan proyek tersebut sarat dan KKN. (andy alfiano).
