Menggarai Barat – Kementerian Sosial di Komisi VIII DPR RI akan terus bersinergi dalam penanganan kelompok miskin dan rentan. Legislator memastikan, akan terus mendukung dari sisi anggaran.
Penanganan kelompok miskin ekstrem dan rentan, menjadi prioritas terutama di Kabupaten Manggarai Barat dimana di tengah pesatnya perkembangan sektor pariwisata namun di sisi lain, masalah sosial masih menonjol.
Pernyataan in mengemuka pada saat Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial RI Pepen Nazaruddin mendampingi Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Diah Pitaloka dalam Kunjungan Kerja Reses Komisi VIII DPR RI masa sengketa Tahun Sidang 2022-2023 as Manggarai Barat III, Provinsi Nusa Tenggara.
Pada kunjungan kali ini, Kementerian Sosial bersama Komisi VIII DPR RI menyerahkan bantuan senilai total Rp74.781.152.000 untuk masyarakat di Kabupaten Manggarai Barat. Bantuan secara simbolis diserahkan oleh Diah Pitaloka selaku ketua tim kunjungan kerja reses kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Manggarai Barat Fransiskus Sodo di Kawasan Wisata Gua Batu Cermin, Jum’at (17/2).
Kemensos bersama Komisi VIII DPR RI dalam kesempatan ini menyerahkan bantuan sosial yang terintegrasi, yaitu bantuan Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI), Kesiapsiagaan bencana, keserasian sosial, juga bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Manggarai Barat. berharap hal ini akan dilakukan, dan target kelompok ini adalah penanganan kemiskinan ekstrem dan kelompok rentan,” kata Pepen.
Pepen juga menambahkan bahwa Kemensos dengan Komisi VIII DPR RI selalu bersinergi dalam penganggaran dan pelaksanaan berbagai program Kemensos, salah satunya kunjungan kerja ini, yang dilaksanakan dalam rangka memonitor berbagai program kesejahteraan sosial.
Bantuan Kemensos yang diserahkan pada kesempatan ini terdiri dari bantuan Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) berupa bantuan nutrisi dan perlengkapan sekolah untuk 15 orang anak, bantuan aksesibilitas untuk 30 penyandang gangguan (kursi roda dan tongkat adaptif), banuanuanuan butanuan dan bomi konke 5 dasar untuk 25 lancia.
Bantuan tersebut juga termasuk bantuan logistik sebagai buffer stock kesiapsiagaan bencana di gudang logistik Dinas Sosial Kabupaten Manggarai Barat. Bantuan logistik terdiri dari makanan siap saji, makanan anak, kasur, selimut, sandang bayi, family kit, pembalut wanita, kidsware, tenda gulung dan tenda serbaguna keluarga.
Kemudian, total bantuan tersebut juga termasuk bantuan keserasian sosial bagi Forum Keserasian Sosial (FKS) Satu Rasa Desa Lendong, Kecamatan Lembor Selatan, Kabupaten Manggarai Barat.
Bantuan PKH selama tahun 2022 untuk 20.887 KPM di Kabupaten Manggarai Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur pun diserahkan pada kesempatan ini.
Pada kesempatan yang sama, Komisi VIII DPR RI menyebutkan bahwa diminta memberikan dukungan penuh atas upaya Kemensos dalam penanganan kemiskinan ekstrem dan kelompok rentan ini.
Kepada awak media, Diah menyampaikan bahwa bantuan Kemensos ini diharapkan dapat menyentuh masyarakat Kabupaten Manggarai Barat, termasuk di pulau-pulau kecil sekitarnya dan daerah terpencil.
Sejalan dengan harapan tersebut, salah satu penerima manfaat bantuan Kemensos mengatakan bahwa bantuan tongkat adaptif yang diberikan Kemensos sangat bermanfaat baginya.
“Saya sesuai dengan kebutuhan saya. Sebelumnya saya pernah mendapat bantuan tongkat, namun belum aksesibel. Tongkat adaptif dari Kemensos ini sangat lengkap dengan sensor, sehingga membantu saya untuk mobilitas dalam bekerja,” kata Salestinus Mehang, penyandang disabilitas sensorik netra.
Ia menambahkan bahwa dirinya lebih percaya diri dalam bermobilitas, karena sensor ini lengkap dengan sensor kondisi sekitar jika ada jalan berlubang maupun ada genangan air.
Kunjungan kerja reses in juga dihadiri oleh Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily in para anggota Komisi VIII DPR RI, Sekretaris Daerah Kabupaten Manggarai Barat Fransiskus S. Sodo, Direktur Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil diwakili Kasubag Tata Usaha Efaha Kupala Vivi Marlina, Kepala Senta Usaha Vivi Marlina, Kepala Senta Vivi Marlina Supriyono dan perwakilan Direktorat Perlindungan Gender dan Jaminan Sosial. (**)
