Jakarta – Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah merampungkan pemeriksaan terhadap Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, dalam penyelidikan kasus korupsi yang melibatkan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Pemeriksaan tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya KPK untuk mengusut tuntas kasus korupsi yang diduga merugikan keuangan negara hingga miliaran rupiah.
Hasto Kristiyanto menjalani pemeriksaan selama beberapa jam di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta. Usai menjalani pemeriksaan, Hasto tidak memberikan banyak komentar kepada awak media yang telah menunggu. Ia hanya menyatakan akan menghormati proses hukum yang tengah berjalan dan siap untuk memberikan keterangan yang diperlukan oleh KPK.
Pemeriksaan terhadap Hasto ini dilakukan setelah KPK menemukan indikasi adanya aliran dana korupsi proyek perkeretaapian yang melibatkan sejumlah pejabat di DJKA Kemenhub. Kasus ini mencuat setelah adanya laporan mengenai dugaan suap dan gratifikasi yang terjadi dalam proses pengadaan proyek infrastruktur perkeretaapian.
Meskipun Hasto Kristiyanto diperiksa, hingga saat ini status hukumnya masih sebagai saksi. KPK belum mengumumkan adanya keterlibatan langsung Hasto dalam kasus tersebut, namun pemeriksaan ini menunjukkan bahwa KPK serius dalam mengusut tuntas setiap pihak yang diduga terlibat.
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) merespons pemeriksaan ini dengan menyatakan dukungannya terhadap proses hukum yang berjalan. Sekretaris Bidang Hukum PDIP, Trimedya Panjaitan, menegaskan bahwa partai akan menghormati setiap proses hukum dan tidak akan melakukan intervensi terhadap penyelidikan yang dilakukan oleh KPK.
“Kami percaya pada prinsip keadilan dan supremasi hukum. PDIP tidak akan melindungi siapapun yang terbukti bersalah, tetapi kami juga berharap semua pihak mengedepankan asas praduga tak bersalah hingga ada keputusan hukum yang berkekuatan tetap,” ujar Trimedya.
KPK masih terus mendalami kasus korupsi ini dan memeriksa sejumlah saksi lain untuk mengumpulkan bukti-bukti yang lebih kuat. Lembaga antirasuah tersebut berkomitmen untuk menuntaskan kasus ini dengan adil dan transparan, serta memastikan bahwa setiap orang yang terbukti terlibat akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
Kasus korupsi DJKA Kemenhub menjadi salah satu perhatian publik, mengingat besarnya anggaran yang terlibat dalam proyek perkeretaapian dan dampaknya terhadap pembangunan infrastruktur nasional. Dengan merampungkan pemeriksaan terhadap Hasto Kristiyanto, KPK diharapkan dapat segera menuntaskan penyelidikan dan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat.
Pemeriksaan terhadap Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, menjadi salah satu langkah penting dalam penyelidikan kasus korupsi DJKA Kemenhub oleh KPK. Masyarakat kini menantikan hasil akhir dari proses hukum ini, dengan harapan bahwa keadilan akan ditegakkan dan para pelaku korupsi akan mendapatkan hukuman yang setimpal. (Red)
