Jakarta – Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, melontarkan kritik keras terhadap kualitas air di Ibu Kota Nusantara (IKN). Dalam pernyataannya, Megawati menuding bahwa air di IKN mengandung bakteri E. coli yang berbahaya, menyebabkan beberapa anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) yang berada di IKN mengalami diare.
“Paskibraka di sana mengalami diare karena minum air yang berasal dari IKN. Ini menunjukkan bahwa kualitas air di sana tidak baik,” ungkap Megawati dalam sebuah acara internal partai.
Pernyataan ini segera menuai tanggapan dari Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono. Basuki dengan tegas membantah tudingan Megawati dan menyatakan bahwa air di IKN aman untuk dikonsumsi.
Menanggapi tuduhan tersebut, Basuki menjelaskan bahwa selama berada di IKN selama seminggu, ia tidak mengalami masalah kesehatan apapun, termasuk diare. “Saya di sana (IKN) seminggu gak ada apa-apa,” ujar Basuki saat ditemui di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta Selatan, Jumat (23/8).
Basuki menekankan bahwa tidak ada masalah baik dalam hal volume maupun kualitas air yang dihasilkan di IKN. Ia bahkan menyebut bahwa air bersih di IKN telah melalui uji laboratorium yang dilakukan oleh PT Sucofindo, sebuah perusahaan BUMN yang memiliki reputasi dalam pengujian kualitas produk.
Lebih lanjut, Basuki mengungkapkan bahwa hasil uji dari PT Sucofindo memastikan bahwa air di IKN tidak mengandung bakteri E. coli dan layak untuk diminum. “Sucofindo loh (yang bilang), ini bukan PU. Yang saya minum dulu itu kan dari Balai Teknik Air Minum Bekasi, makanya saya belum rekomendasi, kalau ini (sudah dicek) Sucofindo,” tegas Basuki.
Ia juga menekankan bahwa pernyataan yang beredar seharusnya didasarkan pada data yang valid dan hasil uji laboratorium yang sahih. Dengan demikian, masyarakat tidak perlu khawatir mengenai kualitas air di IKN.
Pernyataan Megawati mengenai kualitas air di IKN memicu perdebatan mengenai kesiapan infrastruktur dasar di ibu kota baru tersebut. Sementara itu, pihak pemerintah, melalui Kementerian PUPR, terus meyakinkan bahwa segala kebutuhan dasar, termasuk akses terhadap air bersih, telah dipersiapkan dengan baik di IKN.
Kualitas air menjadi isu sensitif, terutama karena IKN direncanakan menjadi pusat pemerintahan dan simbol baru kemajuan Indonesia. Dengan adanya bantahan dari Menteri PUPR, diharapkan masyarakat mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai kondisi di IKN dan tidak terpengaruh oleh informasi yang belum tentu kebenarannya. (Red)
