Jakarta – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) kembali menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Indonesia terkait peran mereka dalam melahirkan figur Joko Widodo (Jokowi) di dunia politik. Kekinian, hubungan antara PDIP dan Jokowi semakin memanas setelah PDIP resmi memecat Jokowi dari keanggotaan partai.
Ketua DPP PDIP bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif, Deddy Yevri Sitorus, menjelaskan bahwa permintaan maaf tersebut dilayangkan karena selama 10 tahun menjabat sebagai presiden, khususnya dalam satu tahun terakhir, Jokowi dinilai tidak mampu menjalankan pemerintahan sesuai dengan nilai-nilai yang diusung PDIP.
“Jokowi Lahir dari Rahim PDIP”
“Bagaimanapun, Jokowi itu lahir dari rahim PDI Perjuangan. Sejak dia mulai di dunia politik, menjadi wali kota Solo dua periode, lalu gubernur DKI Jakarta meskipun tidak penuh, hingga menjabat presiden selama 10 tahun, semua itu tidak lepas dari dukungan, tenaga, dan keringat PDI Perjuangan,” ujar Deddy saat ditemui di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Jumat (20/12/2024).
Namun, menurut Deddy, Jokowi dalam satu tahun terakhir telah melahirkan berbagai kebijakan yang dianggap bertentangan dengan etika, moral, dan prinsip politik PDIP.
“Pelanggaran Etika dan Penyalahgunaan Kekuasaan”
Deddy menyoroti beberapa kebijakan Jokowi yang menurutnya tidak sesuai dengan semangat PDIP. Salah satunya adalah dugaan penyalahgunaan lembaga negara seperti Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) untuk kepentingan politik pribadi dan keluarganya.
“Kita menyaksikan sendiri bagaimana MK, bagaimana MA, kemudian ditepuk untuk memuaskan tujuan-tujuan politik dari Jokowi dan keluarganya,” ungkapnya.
Ia juga menuding bahwa dalam penyelenggaraan Pemilu Presiden, Pemilu Legislatif, dan Pilkada, terjadi mobilisasi kekuasaan secara masif, termasuk intimidasi terhadap aparat hukum, ASN, dan kepala desa.
“Pengerahan kekuasaan, intimidasi, mobilisasi aparat hukum, ASN, dan kepala desa terus berlangsung. Hal ini bertentangan dengan prinsip demokrasi yang diperjuangkan PDIP,” tambahnya.
Permohonan Maaf Megawati dan Puan Maharani
Deddy menyebut bahwa permohonan maaf PDIP terhadap masyarakat bukan hal baru. Bahkan, Ketua DPR sekaligus Ketua DPP PDIP Puan Maharani telah menyampaikan hal serupa dalam Rakernas tahun lalu.
“Bu Puan pernah menyampaikan langsung permohonan maaf dalam Rakernas. Itu menjadi salah satu butir pernyataan resmi PDIP. Beliau menyesalkan bahwa kader yang dilahirkan partai justru melanggar konstitusi,” kata Deddy.
Ia juga menegaskan bahwa partai di bawah kepemimpinan Megawati Soekarnoputri merasa terpanggil untuk menyampaikan permohonan maaf kepada rakyat Indonesia atas kegagalan Jokowi menjaga amanah yang diberikan.
Penegasan PDIP ke Depan
Permintaan maaf ini, menurut Deddy, adalah langkah refleksi dan evaluasi PDIP dalam menghadapi tantangan politik ke depan. Partai berkomitmen untuk tetap berpegang pada nilai-nilai yang diperjuangkan sejak berdirinya, yaitu keberpihakan pada rakyat dan ketaatan terhadap konstitusi.
“Kami tidak akan pernah berhenti belajar dari pengalaman. Ke depan, PDIP akan lebih berhati-hati dalam melahirkan pemimpin agar benar-benar bisa mewakili semangat perjuangan partai,” pungkas Deddy.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Jokowi belum memberikan tanggapan resmi atas pernyataan dan permohonan maaf yang disampaikan oleh PDIP. (Red)
