Jakarta – Alasan di balik keputusan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk tidak mencalonkan Anies Baswedan sebagai calon gubernur DKI Jakarta dalam Pilkada Jakarta 2024 akhirnya terungkap. Hasan, salah satu kader senior PKS, mengungkapkan bahwa partainya sebenarnya sangat serius mempertimbangkan Anies Baswedan sebagai calon, namun beberapa faktor membuat rencana tersebut terhambat.
“Kami PKS ingin sekali sebenarnya mengusung Anies Baswedan sebagai calon gubernur DKI dan bukti keseriusan kami, PKS jadi satu-satunya partai yang telah mengeluarkan SK rekomendasi resmi,” ujar Hasan. Namun, menurutnya, langkah tersebut terhalang oleh beberapa kendala yang tidak bisa diabaikan.
Pertama, Hasan menjelaskan bahwa aturan mengenai batas minimal kursi partai pengusung menjadi kendala utama. PKS hanya memiliki 18 kursi di DPRD Jakarta, sementara syarat minimal untuk mengusung calon gubernur adalah 22 kursi. “Dengan jumlah kursi yang kami miliki, secara aturan kami memang tidak bisa mengusung calon gubernur secara mandiri,” kata Hasan.
Masalah kedua yang dihadapi PKS adalah kebanyakan partai politik yang berpotensi diajak berkoalisi telah bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju (KIM), yang mendukung Ridwan Kamil sebagai calon gubernur. Hal ini membuat PKS semakin sulit menemukan mitra koalisi yang sejalan untuk mendukung Anies Baswedan.
Namun, yang menarik adalah ketika Hasan menyinggung soal etika politik dalam konteks PDIP. Ia menyebut bahwa salah satu hambatan utama adalah PDIP yang dianggap terlalu memaksakan kadernya sendiri untuk menjadi calon gubernur, tanpa memperhatikan peluang kolaborasi yang lebih luas. “PDIP terlalu memaksakan kadernya yang harus menjadi calon, ini yang menurut kami kurang sesuai dengan etika politik yang baik,” tegas Hasan.
Hasan menambahkan bahwa etika politik seharusnya menjadi pedoman bagi seluruh partai politik dalam mengambil keputusan. “Etika berpolitik ini sangat penting untuk ditaati oleh seluruh parpol, karena ini menyangkut kepercayaan publik dan kualitas demokrasi kita,” ujarnya.
Dengan kondisi ini, PKS akhirnya harus merelakan niatnya untuk mengusung Anies Baswedan dalam Pilkada Jakarta 2024, dan menyaksikan bagaimana peta politik Jakarta semakin mengerucut ke arah dominasi KIM dan calon yang mereka usung. (Red)
