Jakarta – Sejumlah spanduk kontroversial terpajang di berbagai lokasi yang menyindir Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dengan memelesetkan namanya menjadi Partai Demokrasi Ilegal Indonesia (PDIP). Spanduk berwarna merah, hitam, dan putih ini juga menampilkan wajah Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, dengan tulisan besar “MEGAWATI ILEGAL”.
Isi spanduk tersebut memuat klaim bahwa kepengurusan PDIP periode 2024-2025 tidak sah. Dalam spanduk itu tertulis:
•“DPP PDIP 2019-2024 legal sesuai UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Parpol.”
•“DPP PDIP 2024-2025 ilegal karena tanpa kongres.”
•“SK Menkumham No.M.HH-05 AH.11.02 Tahun 2024 ilegal.”
Spanduk-spanduk ini tersebar di beberapa titik strategis, seperti jalan raya, kawasan perkantoran, dan tempat umum. Meskipun menggunakan desain berbeda, pesan utama pada spanduk ini tetap sama, menyiratkan kritik terhadap legalitas kepemimpinan Megawati dan SK Kementerian Hukum dan HAM terkait kepengurusan PDIP.
Respon PDIP
Hingga berita ini diturunkan, DPP PDIP belum memberikan pernyataan resmi terkait pemasangan spanduk ini. Namun, beberapa kader PDIP di tingkat daerah mengecam tindakan tersebut sebagai bentuk provokasi yang bertujuan merusak citra partai.
“Ini jelas tindakan yang disengaja untuk menyudutkan PDIP dan Ketua Umum kami. Kami akan menelusuri siapa pihak di balik pemasangan spanduk ini,” ujar salah seorang kader PDIP yang enggan disebutkan namanya.
Investigasi Polisi
Pihak kepolisian menyatakan telah menerima laporan terkait pemasangan spanduk tersebut dan sedang melakukan penyelidikan. “Kami akan menyelidiki siapa yang bertanggung jawab atas pemasangan spanduk ini. Jika terbukti melanggar hukum, pelaku akan kami tindak sesuai aturan yang berlaku,” kata seorang pejabat kepolisian setempat.
Tanggapan Publik
Spanduk ini menuai beragam reaksi dari masyarakat. Sebagian menganggapnya sebagai kritik terhadap proses internal partai, sementara yang lain mengecamnya sebagai tindakan yang tidak etis dan berpotensi memicu ketegangan politik.
Kasus ini menjadi sorotan di tengah dinamika politik yang memanas menjelang Pemilu 2024. Publik menunggu bagaimana PDIP dan pihak berwenang akan menyikapi aksi kontroversial ini. (Red)
