Medan – Predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) 10 kali berturut-turut yang diperjuangkan oleh Pemprovsu saat ini bersifat mendasar dan strategis. Status yang diharapkan kembali diperoleh Sumut tahun depan ini menjadi tonggak budaya Sumut untuk lebih berkehidupan bersih dalam berbagai tatanan pemerintahan maupun kemasyarakatan.
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Sumut Dr Ismael Sinaga didampingi Sekretaris Hendra Yudi mengemukakan hal itu, Rabu (8/11/23). Dikemukakan sesuai arahan Pj Gubsu Dr Hassanudin dan Sekdaprovsu Arief S Tri Nugroho semua jajaran Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) harus memperkuat strategi laporan keuangan tahun 2023 ini.
Sedangkan untuk memfasilitasi pemerintah kabupaten dan kota yang belum WTP atau masih predikat WDP yaitu wajar dengan pengecualian kata Ismael beberapa Langkah telah dilakukan antara lain meningkatkan komitmen seluruh kepala daerah dan jajarannya untuk memacu laporan keuangannya, agar benar-benar komprehensif dan akurat memenuhi prinsip-prinsip akuntabilitas.
“Dengan komunikasi dan kolaborasi kita juga telah mengidentifikasi dan menindaklanjuti temuan-temuan sebelumnya sehingga tidak terulang di masa yang akan datang. Kita juga sudah memetakan permasalahan yang ada sehingga kabupaten dan kota sasaran sehingga kita optimis kabupaten dan kota yang masih WDP akan meraih WTP,” ujarnya.
Kebersamaan dan kolaborasi Pemprovsu dengan kabupaten dan kota, lanjutnya maka Pemprovsu menuju WTP10 kali berturut-turut menjadi stimulan dan energi bagi semua kabupaten dan kota sehingga ini akan menjadi momentum atau tonggak pengukuhan budaya berkehidupan bersih di semua lini. Membangun kebiasaan ‘good and clean’ harus diperjuangkan sehingga WTP 10 kali akan menjadikan ‘posisi tawar’ Sumut Hebat ke depan.
Tentang kondisi Pemprovsu menuju WTP 10 kali Ismael memaparkan strategi utama yang harus diperkokoh yaitu tetap menjaga keutuhan komitmen Bersama di semua level untuk membangun intregritas, akuntabilitas dan kepatuhan terhadap standar akuntansi dan peraturan ketentuan yang berlaku dalam rangka pengelolaan anggaran di daerah.
Ismael Sinaga mengemukakan dalam menuju WTP 10 kali berturut-turut maka penyiapan sumber daya manusia di Pemprovsu, mulai dari BKAD hingga seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) terus ditingkatkan terutama yang berhubungan dengan peningkatan pemahaman tentang standar akuntansi pemerintah yang berlaku.
“Kemudian dilakukan penguatan untuk bagaimana menyusun laporan keuangan sejak dini atau semester pertama tahun anggaran 2023 sekaligus kita lakukan konsolidasi awal, baik itu saldo awal maupun yang berhubungan dengan pelaporan asset maupun asset tetap,” ujarnya.
Hal ini diperlukan lanjutnya dalam rangka menyusun laporan keuangan lebih akurat untuk tahun 2023. “Selanjutnya memastikan seluruh dokumen-dokumen yang berhubungan dengan laporan keuangan itu bisa didokumentasikan dengan baik dan seluruh transaksi-transaksi keuangan itu bisa diakses dengan mudah khususnya oleh para pemeriksa nantinya. Hal ini guna memastikan bahwa seluruh pelaksanaan pekerjaan sudah ‘on the track’,” tuturnya.
Ismael Sinaga menjelaskan poin penting lainnya dalam mewujudkan WTP 10 kali antara lain membangun transparansi dan komunikasi penjelasan antara tim pemeriksa dengan seluruh OPD yang menjadi objek pemeriksaan termasuk BKAD. “Kita harus mampu memberikan penjelasan-penjelasan yang diminta oleh tim pemeriksa,” katanya.
“Yang terpenting lagi adalah kepatuhan terhadap hukum dan seluruh peraturan pelaksanaan mulai dari perencanaan maupun penganggaran dan pelaksanaan hingga pertanggungjawaban seluruh kegiatan,” ujarnya.
Sekretaris BKAD Sumut Hendra Yudi mengemukakan fokus laporan keuangan tentu harus terarah kepada bidang akuntansi dan peran sekretaris di semua OPD strategis dalam upaya koordinasi laporan keuangan dimaksud.
“Keuntungan meraih WTP antara lain membangkitkan semangat semua pihak dan membangun kepercayaan publik serta juga mendapatkan dana intensif daerah dan sebagainya. Ini merupakan prestasi dan penghargaan yang diberikan oleh pemerintah pusat sehingga hal ini akan menambah ‘trust’ pemerintah pusat kepada pemda,” ujar Hendra Yudi. (Imran)
