Jakarta – Pengamat politik Yunarto Wijaya menyampaikan pandangannya terkait aksi unjuk rasa yang mendukung putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan menolak Rancangan Undang-Undang (RUU) Pilkada. Menurutnya, mayoritas peserta aksi tersebut adalah pendukung Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang pada awalnya menaruh harapan besar, namun kini merasa kecewa terhadap situasi politik yang terjadi saat ini.
Yunarto menjelaskan bahwa banyak dari peserta aksi ini merupakan kelompok yang sebelumnya mendukung penuh Jokowi dalam pemilu presiden, namun seiring berjalannya waktu, mereka merasa aspirasi dan harapan mereka tidak terwujud. Kekecewaan ini terutama muncul dari berbagai kebijakan politik yang dianggap tidak sejalan dengan janji kampanye dan harapan awal mereka.
“Saat ini, kita melihat ada gelombang ketidakpuasan dari basis pendukung Jokowi yang merasa bahwa kondisi politik tidak sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Mereka melihat ada upaya untuk membelokkan arah demokrasi yang telah diperjuangkan selama ini,” ungkap Yunarto dalam wawancaranya.
Terkait dengan putusan MK yang mendapat dukungan besar dalam aksi ini, Yunarto mengungkapkan bahwa perlakuan terhadap putusan MK kali ini memang berbeda dibandingkan dengan putusan yang terjadi pada Pilpres lalu. Pada saat itu, putusan MK terkait sengketa hasil Pilpres 2019 yang memenangkan Jokowi banyak mendapatkan dukungan dari pendukungnya dan diterima sebagai keputusan yang final dan mengikat.
Namun, dalam konteks RUU Pilkada ini, putusan MK yang menegaskan kewenangannya dalam menjaga konstitusi mendapatkan dukungan luas, terutama dari kelompok yang merasa demokrasi sedang terancam. Menurut Yunarto, perbedaan perlakuan ini disebabkan oleh konteks politik yang berbeda dan kekecewaan yang dirasakan oleh pendukung Jokowi terhadap dinamika politik yang terjadi belakangan ini.
“Pada Pilpres lalu, putusan MK diterima dengan baik karena dianggap memperkuat legitimasi pemerintahan yang terpilih secara demokratis. Namun, kali ini, putusan MK terkait dengan RUU Pilkada dipandang sebagai upaya terakhir untuk menjaga demokrasi dari upaya revisi UU yang dianggap mengancam,” jelasnya.
Yunarto juga menambahkan bahwa RUU Pilkada yang sedang dibahas di DPR menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat, terutama terkait dengan potensi politik dinasti dan pelemahan demokrasi. Pendukung Jokowi yang merasa kecewa, kata Yunarto, melihat adanya upaya untuk melanggengkan kekuasaan melalui perubahan aturan yang tidak sesuai dengan semangat reformasi.
“RUU Pilkada ini dipandang sebagai ancaman serius bagi demokrasi, terutama jika dianggap memberikan jalan bagi politik dinasti. Pendukung Jokowi yang kecewa melihat ini sebagai pengkhianatan terhadap prinsip demokrasi yang mereka perjuangkan,” tambahnya.
Yunarto mengakhiri dengan menyatakan bahwa aksi-aksi unjuk rasa ini menunjukkan bahwa masyarakat masih memiliki harapan besar terhadap perbaikan politik di Indonesia. Mereka berharap agar putusan MK dihormati dan perubahan UU yang dapat merusak demokrasi dihentikan.
“Ini adalah bentuk tekanan dari masyarakat kepada para pembuat kebijakan, bahwa mereka harus tetap berpegang pada prinsip-prinsip demokrasi dan tidak boleh mengabaikan suara rakyat. Meskipun mereka kecewa, ini menunjukkan bahwa mereka masih peduli dan ingin menjaga demokrasi tetap tegak di Indonesia,” tutup Yunarto. (Red)