Labusel – Forum koordinasi Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Labuhanbatu Selatan tahun 2023, yang di selenggarakan BKKBN Sumatera Utara bekerjasama dengan pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan di gelar di hotel grand suma Blok songo Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan Sumatera Utara Kamis 9/11-2023.
Rapat tersebut di hadiri Wakil Bupati Labusel H. Ahmad Tanjung S. Ag sebagai ketua Percepatan Stunting, perwakilan BKKBN Sumatera Utara Eri Pranata Satria S.Kom. Dandim Labuhan Batu diwakili Danramil 11 Kotapinang, kapolres Labuhanbatu Selatan Diwakili AKP. Sinipan Gurusinga, Kepala Dinas Kesehatan Kab. Labusel dr Donny Dalimunthe. perwakilan perusahaan se-labusel, sejumlah OPD selingkungan pemkab labusel, serta tokoh agama dan para undangan lainnya.
Acara tersebut dibuka langsung oleh wakil Bupati Labuhanbatu Selatan H. Ahmad Padli Tanjung, S.Ag. dan sekaligus memberikan kata sambutan, dalam sambutannya wakil Bupati Labusel menyampaikan,”kenapa kita tidak mampu menurunkan Stunting seperti Kabupaten labura,” ujarnya.
Labih lanjut, kita harus bisa mencontoh format dari Kabupaten yang telah berhasil menurunkan angka Stunting kudepanya untuk itu mari kita berkolaborasi dalam Percepatan Penurunan Stunting kedepannya, ujarnya.
Sebelumnya, Perwakilan BKKBN Sumut, Eri Pranata Satria S.Kom. menyampaikan, pertemuan ini merupakan bentuk koordinasi kolaborasi dan evaluasi kita selaku TPPS Kab. Labusel dan mitra lainnya dalam Percepatan Penurunan Stunting,
“Penguatan Stunting melalui rapat yang di anggarkan, bahwa ada Kabupaten yang menganggapnya anggaran Stunting sebesar 10 Milyar, tetapi yang sampai ke mulut bayi 3 Milyar, kami berharap agar anggaran dana dari BOKB dilaksanakan secara maksimal dalam rapat Percepatan Penurunan stunting sehingga anggaran dari dinas yang lainnya dapat di maksimalkan sampai kesasaran,” ucapnya
Lebih lanjut ia juga menyampaikan, keluarga beresiko Stunting ataupun anak Stunting, selain itu berdasarkan hasil Verval PK 2022 jumlah keluarga yang mempunyai balita 25-59 bulan sebanyak 9.733 keluarga dan badut 0-23 bulan sebanyak 2.916 keluarga.
“Sasaran ini perlu mendapat perhatian dengan meningkatkan pemberian gizi dan program pemberian makanan tambahan. berdasar kan analisis yang dilakukan KSP beberapa waktu lalu minimnya anggaran intervensi gizi spesifik yang menyebabkan belum maksimal edukasi pola pangan serta dukungan ibu hamil.ibu menyusui dan baduta masih sulit nya akses pangan bergizi yang terjangkau. untuk pencegahan dan penanganan masalah gizi 1000 HPK.sumber pendanaan terkait edukasi gizi dan pemberian makanan tambahan bisa bisa melakukan sharing dengan mitra perusahaan swasta program bapak asuh anak Stunting serta alokasi dana Desa,” Jelasnya.
Keterangan nara sumber kadis kesehatan dr Doni mengatakan Stunting ini cenderung dengan fisik. yaitu kurang gizi dan yg sering di sebut giji buruk sehingga untuk itu, atas Kerjasama dengan perusahaan yang telah memberikan BPJS. (M. Sitorus)
