Pematangsiantar-tuntasnews.net – Menindaklanjuti gelombang aksi unjuk rasa ribuan massa pada 1 September lalu, DPRD Kota Pematangsiantar mengundang perwakilan mahasiswa untuk menghadiri rapat resmi bersama anggota dewan. Pertemuan tersebut berlangsung pada, Kamis (4/9/2025) sore di ruang rapat komisi gabungan DPRD.
Rapat ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Timbul Marganda Lingga, didampingi Wakil Ketua Boy Saragih serta anggota DPRD lainnya, Hendra Pardede dan Noel Lingga. Suasana rapat berlangsung dinamis dan penuh tekanan, dengan perwakilan mahasiswa dan masyarakat secara langsung menyuarakan tuntutan mereka di hadapan para wakil rakyat.
Dalam forum tersebut, DPRD Kota Pematangsiantar akhirnya menandatangani surat rekomendasi resmi bernomor 003/400.14.1.4/3910/IX-2025, yang memuat aspirasi dan tuntutan dari aksi besar yang digelar awal bulan ini.
“Kami tidak hanya mendengar, tapi juga akan meneruskan tuntutan rakyat. Ini harus jadi perhatian serius di Senayan,” tegas Ketua DPRD, Timbul Marganda Lingga, dalam pernyataannya di hadapan peserta rapat.
Surat rekomendasi tersebut akan diteruskan ke Pemerintah Pusat, khususnya kepada Presiden RI dan Ketua DPR RI di Jakarta. Aksi ini menunjukkan keseriusan DPRD Pematangsiantar dalam mengawal aspirasi warganya.
Di luar gedung DPRD, suara sorakan massa aksi yang masih bertahan menjadi pengingat bahwa rakyat terus mengawasi jalannya proses demokrasi.
Ketua Koordinator Aksi, Jhon Efendy Nababan, yang turut hadir dalam rapat, menegaskan bahwa mahasiswa tidak menginginkan hasil rapat hanya sebatas catatan tanpa realisasi.
“Keputusan harus nyata. Regulasi jangan sekadar formalitas. Semua pembangunan harus melalui musyawarah dan melibatkan rakyat,” ujar Jhon dengan nada tegas.
Meski telah dihasilkan keputusan penting dalam rapat hari ini, DPRD menyatakan bahwa perjuangan belum selesai. Telah dijadwalkan pertemuan lanjutan pada Senin, (08/9/2025), yang akan melibatkan Wali Kota Pematangsiantar dan instansi terkait.
“Harapannya, rapat itu bisa menjawab desakan masyarakat dengan langkah konkret, bukan sekadar janji manis,” tutup Jhon Nababan.
Dengan perkembangan ini, masyarakat menanti langkah nyata dari para pemangku kebijakan. Aspirasi telah disuarakan, kini saatnya pemerintah membuktikan komitmen. (BARA)
