Pematangsiantar-tuntasnews.net – Rapat Paripurna DPRD Kota Pematangsiantar hari ini berlangsung penuh dengan kejutan. Dalam agenda pandangan akhir fraksi atas Laporan Hasil Pembahasan Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2024, sejumlah fraksi menyampaikan kritik tajam terhadap kinerja pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Rapat yang dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Pematangsiantar, Timbul Marganda Lingga, dihadiri oleh Walikota Pematangsiantar, Wesly Silalahi, dan sejumlah pimpinan OPD, serta anggota dewan lainnya. Fraksi PDI Perjuangan yang diwakili oleh juru bicara Cindira menyoroti rendahnya kinerja para pimpinan OPD, mengingat banyaknya data program dan kegiatan yang tidak disajikan dengan baik.
“Hal ini menimbulkan banyak pertanyaan. Kami mempertanyakan apakah pimpinan OPD bekerja dengan baik, atau hanya pura-pura bekerja. Benar-benar ini menjadi perhatian serius untuk Walikota baru dalam memimpin Kota Pematangsiantar,” ujar Cindira.
Lebih lanjut, Cindira juga menyoroti masalah serius di Dinas Kesehatan, di mana terdapat Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SILPA) sebesar Rp 9.499.740.571 yang seharusnya digunakan untuk belanja obat-obatan di Puskesmas. Ia menegaskan bahwa Kepala Dinas Kesehatan telah mengabaikan kesehatan warga dan meminta Walikota untuk segera mencopotnya dari jabatannya.
Di sisi lain, Sekretaris DPRD Kota Pematangsiantar, Charles Siregar, membacakan rekomendasi untuk mencopot Kadis Perhubungan. Hal ini dikarenakan tidak adanya tindakan terkait retribusi parkir yang harus dialihkan kepada pihak ketiga pada tahun 2026. Frangki Boy Saragih juga menambahkan bahwa Kadis Perhubungan tidak menghadiri undangan rapat Komisi III, yang seharusnya dilaksanakan pada 18 Juli 2025.
Dari informasi yang diterima, ketidakhadiran Kadis Perhubungan, Julham Situmorang, dikarenakan alasan kesehatan yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter. Namun, anggota dewan menilai ketidakhadirannya sangat mengecewakan mengingat pentingnya agenda tersebut.
Rapat yang diwarnai intervensi dan diskusi yang hidup ini mencerminkan kekhawatiran yang mendalam di kalangan anggota dewan terhadap efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di tingkat daerah. Ke depan, diharapkan Walikota Kota Pematangsiantar dapat mengambil langkah tegas guna meningkatkan kinerja dan akuntabilitas OPD agar lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. (BARA)
