Gunung Tua – Tuntas News
Bupati Padang Lawas Utara H. Reski Basyah Harahap, S.STP.,M.Si menerima Tim BPK Provinsi Sumatera Utara dalam hal Exit meeting pemeriksaan awal (interim) yang menandai berakhirnya audit pendahuluan APBD Tahun 2025 di ruang kerja Bupati, Gunungtua (Jumat 13 Maret 2025).
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Sumatera Utara menuntaskan pemeriksaan awal atas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara.
Kegiatan ini menjadi forum resmi penyampaian hasil sementara pemeriksaan sebelum dituangkan dalam laporan resmi BPK. Dalam prosesnya, tim BPK melakukan penelaahan dokumen, klarifikasi data, serta pemeriksaan administrasi dan fisik kegiatan pada sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara.
Plt. Kepala BPKPD Kabupaten Padang Lawas Utara Amri Hamonangan Siregar menjelaskan bahwa pemeriksaan awal ini merupakan bagian dari tahapan audit atas pelaksanaan APBD Tahun 2025.
“Pemeriksaan awal ini telah berlangsung selama 28 hari. Hari ini dilaksanakan exit meeting sebagai penutup pemeriksaan awal BPK. Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara akan menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2025 kepada BPK” Ujar Amri Hamonangan.
Menurutnya, pemerintah daerah berkomitmen untuk menindaklanjuti setiap catatan dan rekomendasi yang disampaikan BPK sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, serta sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang baik.
Dengan berakhirnya pemeriksaan awal ini, diharapkan proses penyusunan dan penyajian LKPD Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2025 dapat berjalan lebih optimal, serta pengelolaan anggaran daerah semakin tertib, efektif, dan memberikan dampak nyata terhadap peningkatan pelayanan publik dan pembangunan di Kabupaten Padang Lawas Utara.
Turut mendampingi Bupati, Sekretaris Daerah Kabupaten Dr. Patuan Rahmat Syukur P. Hasibuan, S.STP.,MM, Asisten 1 dan II, Inspektur Daerah, dan Para Kepala OPD.
(Md. Harahap)
