Jakarta – Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, mengungkapkan bahwa ia menyebut nama Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi saat diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pemeriksaan ini terkait kasus dugaan korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan.
Hasto menjelaskan bahwa dirinya dipanggil oleh KPK dalam kapasitasnya sebagai saksi dan menjelaskan perannya sebagai Sekretaris Tim Pemenangan Joko Widodo-Ma’ruf Amin pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019. Ia menyebutkan bahwa salah satu pertanyaan yang diajukan oleh penyidik KPK berkaitan dengan kegiatan penggalangan dana yang dilakukan oleh tim pemenangan Jokowi-Ma’ruf.
“Waktu itu, saya menjelaskan bahwa Wasekjen PDIP Yoseph Aryo Adhi Dharmo, yang juga menjadi saksi dalam kasus DJKA ini, adalah Kepala Sekretariat Rumah Aspirasi. Rumah Aspirasi sendiri merupakan markas pemenangan Jokowi-Ma’ruf pada Pemilu 2019,” kata Hasto kepada media usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (20/8/2024).
Lebih lanjut, Hasto menjelaskan bahwa pada Pilpres 2019, Erick Thohir, yang menjabat sebagai Ketua Tim Pemenangan Jokowi-Ma’ruf, meminta seluruh jajaran tim untuk bergotong-royong menggalang dana demi memenangkan pasangan tersebut. Menurut Hasto, inisiatif tersebut merupakan bagian dari strategi tim pemenangan yang kala itu diharapkan dapat memperkuat basis dukungan.
Selain menyebut nama Erick Thohir, Hasto juga menyinggung keterlibatan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dalam konteks pertanyaan penyidik terkait proses pengambilan kebijakan di Kementerian Perhubungan, khususnya yang berkaitan dengan proyek perkeretaapian yang kini menjadi sorotan KPK.
“Saya dimintai keterangan seputar bagaimana proses pengambilan kebijakan pada waktu itu, termasuk keterlibatan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Tentu saja, saya menjelaskan sesuai dengan apa yang saya ketahui,” tambah Hasto.
Pemeriksaan terhadap Hasto Kristiyanto ini merupakan bagian dari upaya KPK untuk mengungkap dugaan praktik korupsi di DJKA Kemenhub yang melibatkan sejumlah pejabat tinggi dan pihak-pihak lain yang berhubungan dengan proyek perkeretaapian. KPK terus mendalami kasus ini dan diharapkan dapat segera membawa kasus tersebut ke tahap penyelesaian hukum yang adil. (Red)
