Jakarta – Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menyampaikan pernyataan tegas dari Presiden Prabowo Subianto mengenai komitmen pemberantasan judi online di Indonesia. Dalam rapat sidang kabinet paripurna yang digelar pada Rabu (6/11/2024) di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Prabowo menyampaikan arahan khusus kepada seluruh jajarannya agar tidak ada persekongkolan atau perlindungan terhadap pelaku judi online.
Meutya mengungkapkan bahwa Prabowo memberikan instruksi yang sangat jelas mengenai larangan keras bagi para pejabat maupun aparat pemerintah untuk memberikan bantuan atau dukungan dalam bentuk apa pun kepada pihak-pihak yang terlibat dalam judi online. “Tidak boleh ada beking-bekingan. Ini bahasa beliau, tidak boleh ada yang membeking, yang membantu atau apapun itu,” tegas Meutya, menirukan pesan Prabowo.
Dalam sidang kabinet tersebut, Prabowo menekankan pentingnya kerja sama lintas kementerian dan lembaga untuk memberantas perjudian online yang semakin marak di Indonesia. Arahan ini, menurut Meutya, bertujuan untuk menciptakan iklim hukum yang bersih dan konsisten di seluruh jajaran pemerintah. Presiden menginginkan tindakan nyata dan komitmen penuh dari setiap lembaga, termasuk di bawah naungan Kementerian Komunikasi dan Digital, dalam menindak tegas setiap bentuk perjudian online yang masih beroperasi di Indonesia.
Komitmen Pemerintah dalam Memerangi Judi Online
Selain memperkuat regulasi dan koordinasi antar-instansi, pemerintah di bawah kepemimpinan Prabowo akan mengintensifkan upaya pemblokiran situs-situs perjudian online dan mengidentifikasi jaringan yang terlibat. Meutya Hafid menyampaikan bahwa Kementerian Komunikasi dan Digital akan terus berupaya menutup celah-celah yang memungkinkan pelaku judi online beroperasi secara ilegal di Indonesia.
“Pemberantasan judi online bukan hanya tugas satu pihak, melainkan membutuhkan sinergi dari semua elemen pemerintah dan masyarakat,” kata Meutya. Menurutnya, Kementerian Komunikasi dan Digital juga akan melakukan kampanye edukasi kepada masyarakat untuk memahami dampak negatif perjudian online yang bisa merusak kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat.
Dukungan dari Lintas Lembaga untuk Efektivitas Kebijakan
Arahan keras yang disampaikan Presiden Prabowo menjadi sinyal kuat bagi aparat hukum, termasuk kepolisian dan kejaksaan, untuk tidak memberikan toleransi atau perlindungan kepada oknum yang mencoba membantu bisnis judi online. Prabowo juga meminta pengawasan lebih ketat terhadap pergerakan uang dan transaksi digital yang diduga terkait dengan praktik perjudian ini, dan berkomitmen untuk menindak tegas siapa saja yang terbukti melanggar.
Para pengamat menilai kebijakan ini menunjukkan sikap tegas Presiden dalam menekan penyebaran judi online di Indonesia. “Ini adalah langkah penting untuk menjaga integritas penegakan hukum di Indonesia, terutama di tengah berkembangnya ancaman dari judi online,” ujar seorang pengamat hukum yang mengikuti perkembangan kebijakan ini.
Dengan komitmen kuat dari pemerintah di bawah arahan langsung Presiden Prabowo, diharapkan langkah ini bisa membuahkan hasil konkret dalam menekan praktik perjudian ilegal di Indonesia dan memberikan rasa aman bagi masyarakat yang selama ini terancam oleh pengaruh negatif dari perjudian online. (Red)
