PALUTA – Tuntas News
Bupati Padang Lawas Utara H. Reski Basyah Harahap, S.STP., M.Si., turut hadir mengikuti agenda strategis Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2027 yang berlangsung di Hotel Santika Premiere Dyandra Medan 22–23 April 2026.
Kehadiran Bupati merupakan wujud komitmen daerah untuk menyelaraskan arah kebijakan pembangunan kabupaten dengan visi dan misi tingkat provinsi hingga nasional.
Kegiatan Musrenbang yang diselenggarakan resmi oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara ini berlangsung selama dua hari. Forum tingkat tinggi ini menjadi wadah krusial bagi para kepala daerah dan pemangku kepentingan untuk menampung aspirasi masyarakat serta merumuskan cetak biru pembangunan Sumatera Utara ke depan.
IAdapun tema pembangunan yang diusung dalam RKPD Sumut 2027 kali ini adalah “Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas melalui Peningkatan Produktivitas, Investasi, dan Industrialisasi Berbasis Potensi Daerah”. Forum strategis ini turut dihadiri oleh jajaran penting, di antaranya Dirjen Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Dirjen Bina Keuangan Daerah, Rektor Universitas Sumatera Utara (USU) yang bertindak sebagai narasumber, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) se-Sumatera Utara.
Musrenbang tingkat provinsi ini merupakan puncak dari rangkaian panjang proses perencanaan yang telah digodok sejak akhir 2025. Proses tersebut mencakup kick-off meeting, konsultasi publik, hingga pelaksanaan Musrenbang di 33 kabupaten/kota se-Sumut.
Menariknya, Pemprov Sumut kini melakukan transformasi pendekatan perencanaan. Jika sebelumnya berbasis pembagian wilayah semata, kini diubah menjadi berbasis potensi daerah. Hal ini diwujudkan lewat pembentukan sejumlah forum kawasan tematik, seperti:
• Kawasan Komoditas Unggulan di Tapanuli Selatan.
• Kawasan Pertumbuhan di Pematangsiantar.
• Kawasan Ketahanan Pangan di Kabupaten Batubara.
• Kawasan Afirmasi di Gunungsitoli.
Gubernur Sumatera Utara M. Bobby Afif Nasution memfokuskan arah pembangunan daerah pada enam basis utama dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Sumut tahun 2027.
Enam basis tersebut meliputi akselerasi pertumbuhan berkualitas, peningkatan produktivitas, peningkatan investasi, pengembangan industri berbasis potensi daerah, penguatan daya saing daerah, serta pemulihan pascabencana.
Dalam paparannya, Gubernur menegaskan salah satu fokus utama adalah percepatan pembangunan di Kepulauan Nias guna mengurangi kesenjangan antarwilayah.
“Ini solusi yang harus kita lakukan, salah satunya yang akan kami lakukan di tahun 2027, di antaranya di Kepulauan Nias,” Ucap Gubernur.
Untuk mendukung pengembangan wilayah tersebut, Pemprov Sumut menetapkan tiga klaster pembangunan di Kepulauan Nias, yakni kawasan produksi, logistik, dan pariwisata.
“Untuk jalur logistik ini paling penting, kami coba membangun pergudangan logistik, cold storage atau gudang, (logistik) akan kita stok di satu titik,” ujar Gubernur.
Gubernur juga menjelaskan bahwa rencana pembangunan tahun 2027 merupakan fase ekspansi dari program yang telah dimulai sejak 2025, dengan harapan memberikan dampak berkelanjutan hingga 2029.
Selain sektor pembangunan fisik, Pemprov Sumut juga menggulirkan kebijakan pendidikan gratis yang akan dimulai pada tahun ajaran baru 2026. Program ini menyasar terutama wilayah terdampak bencana.
“Perencanaan di 2026 itu untuk sekolah gratis contohnya hanya di wilayah Kepulauan Nias, seluruh SMA, SMK, SLB itu tidak ada lagi iuran apapun, termasuk di sekolah kita ini biasanya ada komite komite, ada komite komite yang mungkin secara nominalnya tidak ditetapkan sama setiap sekolah, ini juga kami larang, awalnya hanya di Kepulauan Nias, tapi karena ada bencana di akhir tahun 2025 kami perluas jadi kepulauan Nias dan daerah terdampak bencana,” Tegas Gubernur.
Di sektor kesehatan, Pemprov Sumut juga memberikan beasiswa bagi calon dokter spesialis, dengan prioritas penempatan di Kepulauan Nias. Saat ini, terdapat 18 dokter yang tengah menempuh pendidikan spesialis di Universitas Sumatera Utara.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menilai indikator pembangunan Sumut menunjukkan tren positif, meskipun pemerataan masih perlu ditingkatkan. Ia juga menyoroti capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sumut yang berada di atas rata-rata nasional.
“IPM menunjukkan kualitas masyarakat di Sumut, pendidikan, kesehatan dan lain lain, IPM Sumut ini tinggi 76,47, lebih tinggi daripada angka IPM nasional, 75,90, artinya kualitas SDM Sumut relatif bagus dibanding nasional,” Ucap Mendagri.
Turut mendampingi Bupati, Para Asisten dan Pimpinan OPD.
M.HBupati Paluta Turut Hadir Ikuti Agenda Strategis Musrenbang RKPD Provsu Tahun 2027
PALUTA I Bupati Padang Lawas Utara H. Reski Basyah Harahap, S.STP., M.Si., turut hadir mengikuti agenda strategis Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2027 yang berlangsung di Hotel Santika Premiere Dyandra Medan 22–23 April 2026.
Kehadiran Bupati merupakan wujud komitmen daerah untuk menyelaraskan arah kebijakan pembangunan kabupaten dengan visi dan misi tingkat provinsi hingga nasional.
Kegiatan Musrenbang yang diselenggarakan resmi oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara ini berlangsung selama dua hari. Forum tingkat tinggi ini menjadi wadah krusial bagi para kepala daerah dan pemangku kepentingan untuk menampung aspirasi masyarakat serta merumuskan cetak biru pembangunan Sumatera Utara ke depan.
Adapun tema pembangunan yang diusung dalam RKPD Sumut 2027 kali ini adalah “Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas melalui Peningkatan Produktivitas, Investasi, dan Industrialisasi Berbasis Potensi Daerah”. Forum strategis ini turut dihadiri oleh jajaran penting, di antaranya Dirjen Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Dirjen Bina Keuangan Daerah, Rektor Universitas Sumatera Utara (USU) yang bertindak sebagai narasumber, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) se-Sumatera Utara.
Musrenbang tingkat provinsi ini merupakan puncak dari rangkaian panjang proses perencanaan yang telah digodok sejak akhir 2025. Proses tersebut mencakup kick-off meeting, konsultasi publik, hingga pelaksanaan Musrenbang di 33 kabupaten/kota se-Sumut.
Menariknya, Pemprov Sumut kini melakukan transformasi pendekatan perencanaan. Jika sebelumnya berbasis pembagian wilayah semata, kini diubah menjadi berbasis potensi daerah. Hal ini diwujudkan lewat pembentukan sejumlah forum kawasan tematik, seperti:
• Kawasan Komoditas Unggulan di Tapanuli Selatan.
• Kawasan Pertumbuhan di Pematangsiantar.
• Kawasan Ketahanan Pangan di Kabupaten Batubara.
• Kawasan Afirmasi di Gunungsitoli.
Gubernur Sumatera Utara M. Bobby Afif Nasution memfokuskan arah pembangunan daerah pada enam basis utama dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Sumut tahun 2027.
Enam basis tersebut meliputi akselerasi pertumbuhan berkualitas, peningkatan produktivitas, peningkatan investasi, pengembangan industri berbasis potensi daerah, penguatan daya saing daerah, serta pemulihan pascabencana.
Dalam paparannya, Gubernur menegaskan salah satu fokus utama adalah percepatan pembangunan di Kepulauan Nias guna mengurangi kesenjangan antarwilayah.
“Ini solusi yang harus kita lakukan, salah satunya yang akan kami lakukan di tahun 2027, di antaranya di Kepulauan Nias,” Ucap Gubernur.
Untuk mendukung pengembangan wilayah tersebut, Pemprov Sumut menetapkan tiga klaster pembangunan di Kepulauan Nias, yakni kawasan produksi, logistik, dan pariwisata.
“Untuk jalur logistik ini paling penting, kami coba membangun pergudangan logistik, cold storage atau gudang, (logistik) akan kita stok di satu titik,” ujar Gubernur.
Gubernur juga menjelaskan bahwa rencana pembangunan tahun 2027 merupakan fase ekspansi dari program yang telah dimulai sejak 2025, dengan harapan memberikan dampak berkelanjutan hingga 2029.
Selain sektor pembangunan fisik, Pemprov Sumut juga menggulirkan kebijakan pendidikan gratis yang akan dimulai pada tahun ajaran baru 2026. Program ini menyasar terutama wilayah terdampak bencana.
“Perencanaan di 2026 itu untuk sekolah gratis contohnya hanya di wilayah Kepulauan Nias, seluruh SMA, SMK, SLB itu tidak ada lagi iuran apapun, termasuk di sekolah kita ini biasanya ada komite komite, ada komite komite yang mungkin secara nominalnya tidak ditetapkan sama setiap sekolah, ini juga kami larang, awalnya hanya di Kepulauan Nias, tapi karena ada bencana di akhir tahun 2025 kami perluas jadi kepulauan Nias dan daerah terdampak bencana,” Tegas Gubernur.
Di sektor kesehatan, Pemprov Sumut juga memberikan beasiswa bagi calon dokter spesialis, dengan prioritas penempatan di Kepulauan Nias. Saat ini, terdapat 18 dokter yang tengah menempuh pendidikan spesialis di Universitas Sumatera Utara.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menilai indikator pembangunan Sumut menunjukkan tren positif, meskipun pemerataan masih perlu ditingkatkan. Ia juga menyoroti capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sumut yang berada di atas rata-rata nasional.
“IPM menunjukkan kualitas masyarakat di Sumut, pendidikan, kesehatan dan lain lain, IPM Sumut ini tinggi 76,47, lebih tinggi daripada angka IPM nasional, 75,90, artinya kualitas SDM Sumut relatif bagus dibanding nasional,” Ucap Mendagri.
Turut mendampingi Bupati, Para Asisten dan Pimpinan OPD.
(Taufik Harahap)
