Tuntasnews.net – Jakarta – Pengamat politik, Refly Harun mempertanyakan mengapa Bawaslu ikut campur dalam persoalan Anies Baswedan melakukan kunjungan ke daerah.
Apalagi, kata dia, sampai mengatakan bahwa kunjungan Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022 itu tak etis karena mengandung kampanye untuk Pilpres 2024.
Padahal, menurut pakar hukum tata negara itu, saat ini Bawaslu hanya boleh dan wajib mengawasi tahapan-tahapan pemilu saja. Seperti verifikasi partai politik yang mendaftar sebagai peserta.
Hal itu disampaikan oleh Refly Harun dalam YouTube pribadinya dilihat Tuntasnews, Sabtu, 17 Desember 2022.
“Jadi gini, yang sudah diawasi Bawaslu itu (seperti) tahapan-tahapan yang sudah berlangsung. Misalnya, verifikasi partai politik, itu sudah bisa diawasi. Kemudian juga terkait dengan misalnya ada intervensi kekuasaan terhadap verifikasi, itu udah bisa diawasi. Termasuk juga misalnya ya tadi pengundian (nomor partai politik) dan lain sebagainya,” katanya.
Oleh karenanya, kata dia, tak ada hubungannya kunjungan Anies Baswedan ke daerah dengan Bawaslu. Itu karena, mantan Rektor Universitas Paramadina itu sendiri belum mendaftar sebagai calon presiden.
“Tapi untuk calon presiden ya belum bisa diawasi, karena mendaftar (jadi calon presiden) saja belum. Sama seperti saya perumpamaan, ini anak sudah dilaporkan ke guru BP (Bimbingan Penyuluhan), padahal belum masuk SMA itu,” ujarnya.
Sebelumnya, kunjungan Anies Baswedan dipermasalahkan. Ia bahkan dilaporkan oleh Aliansi Pemuda Cinta Demokrasi (APCD) ke Bawaslu karena dituduh sudah curi start kampanye di Aceh beberapa waktu lalu.
Laporan soal tuduhan curi start kampanye kepada Anies Baswedan tersebut pun ditolak oleh Bawaslu. Namun, meski begitu, Anies justru dinilai tak etis melakukan safari politik ke daerah oleh Bawaslu tersebut.
“Namun ditinjau dari sisi etika politik, kegiatan safari politik yang dilakukan oleh AB (Anies Baswedan) dapat dipandang sebagai tindakan yang kurang etis,” ujar Anggota Bawaslu, Puadi kepada awak media. (kba)
