Aceh Tamiang, Tuntas News net. – Bupati Aceh Tamiang, Irjen Pol. (P) Drs. Armia Pahmi, MH., bersama Kementerian Sosial Republik Indonesia kembali menyalurkan bantuan sosial gelombang II kepada masyarakat terdampak bencana hidrometeorologi. Kegiatan yang berlangsung di Aula Setdakab Aceh Tamiang pada Jumat, (10/04/2026) ini turut disaksikan secara Zoom Meeting oleh pemerintah pusat dan sejumlah daerah lain di Aceh.
Bupati dalam sambutannya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf beserta jajaran Kementerian Sosial yang telah kembali hadir menyalurkan bantuan tahap II, bertepatan dengan Hari Jadi Kabupaten Aceh Tamiang
ke-24.
“Kami atas nama Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Bapak Menteri Sosial beserta jajaran yang telah menyalurkan bantuan tahap II ini. Ini menjadi bukti nyata komitmen pemerintah pusat dalam memastikan hak-hak korban bencana dapat terpenuhi secara berkelanjutan,” ujarnya.
Ia juga memaparkan bahwa penyaluran bantuan stimulan perbaikan rumah gelombang I telah diberikan kepada 5.141 KK dengan total nilai lebih dari Rp112 miliar lebih.
Selain itu, bantuan tahap I dari Kementerian Sosial telah disalurkan secara transparan melalui Kantor Pos, mencakup santunan ahli waris, jaminan hidup, bantuan isi hunian, serta stimulan sosial ekonomi dengan total nilai mencapai puluhan miliar rupiah.
Dalam upaya pemulihan hunian, Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang terus mendorong percepatan pembangunan hunian sementara. Dari total kebutuhan 9.180? unit, sebanyak 4.105 unit telah terbangun, dengan 1.771 unit telah rampung dan dihuni masyarakat, sementara sisanya masih dalam proses penyelesaian.
“Kami terus memastikan seluruh masyarakat terdampak mendapatkan hunian yang layak, termasuk melalui penambahan unit di beberapa wilayah prioritas,” ujar Bupati.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa pemerintah daerah akan terus melakukan pendataan dan evaluasi agar seluruh masyarakat terdampak dapat menerima bantuan secara adil dan tepat sasaran.
“Apabila masih terdapat masyarakat yang belum menerima bantuan, kami akan terus melakukan pendataan ulang agar dapat diakomodasi pada tahap berikutnya,” ujarnya.
Sementara itu, Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf, menyampaikan bahwa penyaluran bantuan ini merupakan amanah Presiden dalam rangka membantu masyarakat pascabencana.
“Saya ditugaskan oleh Presiden untuk menyalurkan bantuan sosial pascabencana. Seluruh proses penyaluran dilakukan sesuai mekanisme yang berlaku dan akan diaudit, sehingga setiap rupiah yang disalurkan dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa bantuan tahap II ini disalurkan secara serentak di 11 kabupaten/kota, termasuk Aceh Tamiang, melalui proses verifikasi yang ketat agar tepat sasaran.
“Proses ini memang membutuhkan waktu karena harus melalui tahapan verifikasi yang detail, mulai dari pemerintah desa hingga validasi data kependudukan, agar bantuan benar-benar diterima oleh yang berhak,” ujarnya.
Menteri Sosial juga mengapresiasi kerja keras pemerintah daerah dalam proses pendataan.
“Saya yakin dengan kinerja Bupati dan para kepala desa, bantuan ini dapat tersalurkan dengan baik dan tidak salah sasaran,” ujarnya.
Secara keseluruhan, total bantuan tahap I dan II yang telah disalurkan mencapai Rp205,18 miliar. Bantuan tersebut mencakup jaminan hidup, bantuan isi hunian, stimulan sosial ekonomi, santunan ahli waris, serta santunan bagi korban luka berat sebagai bentuk kehadiran negara dalam melindungi masyarakat.
Untuk bantuan gelombang II di Aceh Tamiang, penyaluran difokuskan pada empat kecamatan, yakni Rantau, Karang Baru, Bandar Pusaka, dan Bendahara. Bantuan yang diberikan meliputi jaminan hidup bagi 20.908 jiwa, bantuan isi hunian bagi 5.941 KK, bantuan stimulan sosial ekonomi bagi 5.491 KK, serta santunan bagi 187 korban luka berat, dengan total nilai mencapai Rp76,688.800.
Kegiatan ditutup dengan penyerahan bantuan secara simbolis kepada perwakilan masyarakat penerima.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut jajaran Kementerian Sosial, unsur Forkopimda, kepala perangkat daerah terkait, PT Pos Indonesia, serta masyarakat dan undangan lainnya.[]
