Jakarta – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Pelaksana Harian (Plh) Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Horas Maurits Panjaitan, meminta pemerintah daerah (pemda) untuk segera mempercepat realisasi anggaran Pilkada Serentak 2024. Permintaan ini disampaikan dalam rapat asistensi tahapan pertama terkait pendanaan Pilkada pada Senin (15/7/24)
Dalam rapat tersebut, Horas Maurits Panjaitan menekankan pentingnya percepatan realisasi anggaran agar seluruh tahapan Pilkada dapat berjalan lancar dan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Hingga saat ini, sebanyak 541 pemda tingkat provinsi maupun kabupaten/kota telah menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dengan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) dengan total anggaran sebesar Rp 28,73 triliun.
Selain itu, sebanyak 518 pemda telah merealisasikan penyaluran hibah kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) senilai Rp 6,31 triliun. Langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung kelancaran penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024.
Horas Maurits Panjaitan berharap percepatan realisasi anggaran ini dapat meningkatkan kesiapan KPUD dan Bawaslu dalam menghadapi Pilkada Serentak yang tinggal beberapa bulan lagi. Kesiapan anggaran yang memadai diharapkan dapat memastikan seluruh tahapan Pilkada, mulai dari persiapan logistik hingga pelaksanaan pemungutan suara, dapat berjalan dengan baik tanpa hambatan berarti.
Kemendagri juga mengingatkan bahwa kelancaran dan kesuksesan Pilkada Serentak 2024 merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat dan daerah. Dengan sinergi yang baik, diharapkan Pilkada kali ini dapat menghasilkan pemimpin daerah yang kompeten dan amanah. ( Tim )
