Pematangsiantar–tuntasnews.net – Komisi II DPRD Kota Pematangsiantar menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan Kota Pematangsiantar pada Rabu (10/9/2025).
Rapat tersebut dipimpin langsung Ketua Komisi II DPRD Pematangsiantar, Hendra Pardede, didampingi Wakil Ketua Aprizal M. Rizaldi Ginting, Sekretaris Darson Rajagukguk, serta anggota Fahmi, Anto Leo, Sabariah, Josua Ferary Silalahi, dan Alfonso. Sementara dari pihak eksekutif, hadir Kepala Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan, Herbet Aruan, bersama jajaran.
Agenda utama RDP membahas transparansi laporan penggunaan anggaran serta evaluasi kinerja dinas terkait. Ketua Komisi II Hendra Pardede menegaskan pentingnya keterbukaan dalam setiap laporan. Ia juga menyoroti pola belanja yang cenderung dilakukan pada akhir tahun.
“Kenapa belanja harus dilakukan di akhir tahun? Pola ini justru bisa menimbulkan tekanan inflasi di daerah kita,” tegas Hendra.
Selain persoalan anggaran, Komisi II turut menyoroti keberadaan Koperasi Merah Putih (KMP) yang dinilai belum berjalan optimal.
Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan, Herbet Aruan, mengakui bahwa KMP memang belum beroperasi maksimal. Ia menilai, persoalan utama terletak pada keberanian pengurus di tingkat kelurahan dalam mengambil langkah strategis, khususnya terkait penyediaan kantor.
“Pengurus KMP harus punya nyali. Jika tidak ada aset pemkot atau provinsi yang bisa dimanfaatkan, sewa kantor swasta bisa menjadi opsi. Tanpa kantor, koperasi tidak bisa melakukan administrasi formal, tidak bisa mengajukan pinjaman ke bank, dan sulit melayani anggota,” tegas Herbet.
Herbet menambahkan, keberadaan kantor merupakan faktor krusial bagi kelangsungan KMP. Ia pun berharap Pemko dan DPRD dapat memberikan kejelasan terkait solusi pembiayaan, baik melalui hibah, pinjam pakai aset pemerintah, maupun dukungan dana sewa.
Komisi II DPRD Pematangsiantar menegaskan komitmennya untuk menindaklanjuti permasalahan tersebut. Harapannya, Koperasi Merah Putih dapat berfungsi lebih baik ke depan dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat.(BARA)
