Aceh Tamiang, Tuntas News.net – “Saat semua jaringan mati, kami tidak boleh ikut mati. Negara harus tetap hadir, meski hanya lewat satu suara radio. Saya tidak akan meninggalkan Aceh Tamiang dalam kondisi apa pun.”
[Irjen Pol (P) Drs. Armia Pahmi, MH., Bupati Aceh Tamiang]
Armia Pahmi Menyusuri Aceh Tamiang yang Retak oleh Bencana Ekologis
AIR COKELAT itu datang membawa lebih dari sekadar banjir. Ia menyeret batang kayu dari hulu Daerah Aliran Sungai (DAS) Tamiang, memuntahkannya ke pemukiman warga, merobohkan rumah, jembatan, dan harapan yang selama ini menopang kehidupan masyarakat Aceh Tamiang.
Dalam hitungan jam pada 26 November 2025, 12 kecamatan dan 209 kampung berubah menjadi peta luka.
Di tengah kepungan air dan lumpuhnya hampir seluruh sendi kehidupan, satu pertanyaan berulang kali terdengar di ruang publik: di mana pemimpin daerah?
Jawabannya justru ditemukan di medan paling sunyi dan berbahaya.
Irjen Pol (P) Drs. Armia Pahmi, MH., Bupati Aceh Tamiang, tidak pergi. Ia bertahan, bergerak, dan menyusuri wilayah yang terputus, bersama Kepala Pelaksana BPBD Aceh Tamiang, Iman Suhery, SSTP, MSP., serta jajaran lintas sektor—Dandim, Kadis PUPR, Kabag Tapem, Kabag Humas, hingga Camat Sekerak.
Bukan kunjungan simbolik. Bukan pula perjalanan seremonial. Ini adalah kerja lapangan dalam kondisi darurat total.
DAERAH LUMPUH, NEGARA YANG SUNYI
DATA resmi Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang mencatat: 60 orang meninggal dunia, 18 luka-luka, 208.163 jiwa mengungsi, dan 90.185 jiwa bertahan di sisa rumah yang masih bisa ditempat.
Angka-angka itu bukan statistik dingin—ia adalah potret keluarga yang tercerabut dari rutinitas, ekonomi yang runtuh, dan trauma yang membekas.
Lebih dari itu, sejak 26 November hingga 9 Desember 2025, Aceh Tamiang berada dalam kondisi nyaris terisolasi total.
Telekomunikasi lumpuh, listrik padam, jaringan internet mati, pelayanan pemerintahan berhenti, air bersih sulit diakses, bahkan rumah sakit bekerja dalam keterbatasan ekstrem.
Satu-satunya suara yang masih mampu menembus sunyi adalah ORARI.
Untuk bisa berkomunikasi dengan Provinsi Aceh dan Pemerintah Pusat di Jakarta, Armia Pahmi harus mendatangi langsung kantor ORARI.
Jalan darat tak bisa dilewati. Kota Kualasimpang dikepung banjir. Satu-satunya cara adalah menembus arus dengan speed boat, dalam perjalanan yang oleh banyak saksi disebut heroik dan berisiko tinggi.
MARATON DI ATAS LUKA
SABTU, 13 Desember 2025, saat sebagian wilayah masih diselimuti lumpur dan sisa genangan, Armia kembali bergerak. Ia tidak datang membawa map laporan, melainkan air bersih dan bahan pangan.
Dua unit truk tangki air bersih diarahkan ke Kecamatan Tamiang Hulu. Satu dump truck penuh sembako digiring menuju Kampung Sekumur.
Perjalanan dimulai dari Posko Kabupaten menuju Posko Tamiang Hulu di Masjid Baitussalam [titik yang kini menjadi pusat denyut pengungsian].
Dari sana, rombongan melanjutkan ke Kampung Pematang Durian, meninjau lokasi rencana pembangunan empat kampung terpadu; Suka Makmur, Sulum, Juar, dan Pematang Durian—sebuah ikhtiar relokasi berbasis keberlanjutan bagi warga yang kampungnya tak lagi layak huni.
Perjalanan belum usai. Dengan boat tek-tek, Armia menyeberang ke Kampung Sekumur, menyerahkan sembako, mendengar keluhan pengungsi, dan melihat langsung kondisi dapur darurat yang bekerja dalam keterbatasan.
Ia kemudian meninjau Jembatan Lubuk Sidup yang roboh diterjang arus bercampur kayu gelondongan [salah satu titik vital ekonomi warga yang kini terputus total].
Perjalanan berlanjut ke Pos Damkar Kota Kualasimpang, lalu ke Kampung Alue Selebu untuk memastikan distribusi air bersih berjalan.
Hari itu, Armia benar-benar maraton menyambangi rakyatnya.
BPBD DI GARIS DEPAN
DI BALIK pergerakan itu, BPBD Aceh Tamiang bekerja dalam tekanan luar biasa. Logistik terbatas, akses terputus, personel kelelahan, namun operasi tanggap darurat harus tetap berjalan.
Kepala Pelaksana BPBD, Iman Suhery, menegaskan bahwa bencana ini bukan sekadar banjir musiman, melainkan bencana ekologis dan geometeorologi yang memperlihatkan rapuhnya tata ruang dan daya dukung lingkungan.
“Ini bukan hanya soal hujan dan banjir. Ini akumulasi persoalan ekologis. BPBD bekerja siang dan malam, tapi pemulihan Aceh Tamiang membutuhkan kolaborasi semua pihak, dari daerah hingga pusat.”
[Iman Suhery, SSTP, MSP., Kalaks BPBD Aceh Tamiang].
BPBD mencatat, tanpa dukungan ORARI, komunikasi ke luar daerah nyaris mustahil. Tanpa keberanian menembus medan air, distribusi bantuan tak akan sampai.
Fakta-fakta ini sekaligus menjadi catatan kritis tentang kesiapsiagaan infrastruktur kebencanaan di wilayah rawan seperti Aceh Tamiang.
ANTARA KEHADIRAN DAN HARAPAN
APAKAH Bupati menghilang dari Bumi Muda Sedia? Fakta lapangan menjawabnya dengan tegas; Tidak. Armia Pahmi tetap berada di Aceh Tamiang, dari hari pertama bencana hingga fase darurat yang berkepanjangan.
Ia hadir bukan di balik meja, melainkan di kampung-kampung yang terendam, di jembatan yang roboh, dan di posko-posko pengungsian.
Namun laporan ini juga mencatat satu hal penting; kehadiran pemimpin di lapangan harus diikuti dengan reformasi kebijakan pemulihan, penataan DAS, evaluasi tata ruang, dan penguatan sistem peringatan dini. Tanpa itu, bencana serupa hanya menunggu waktu untuk terulang.
BUMI YANG MENUNGGU KESERIUSAN
ACEH TAMIANG hari ini bukan hanya sedang membersihkan lumpur. Ia sedang menunggu keseriusan negara—bukan sekadar empati sesaat.
Di tengah keterbatasan, Armia Pahmi memilih bertahan bersama rakyatnya, dan BPBD memilih berdiri di garis depan.
Sejarah akan mencatat siapa yang hadir saat bumi retak, dan siapa yang hanya datang setelah semuanya reda.
Di Bumi Muda Sedia, rakyat masih berharap; semoga bencana ini menjadi yang terakhir, bukan sekadar yang terbaru.[]
