Pringsewu – Proyek perbaikan jalan di ruas Jalan Mataram, Pringsewu, yang dikerjakan oleh CV Salim Jaya Konstruksi, mendapat sorotan tajam terkait dugaan kurangnya pengawasan dari pihak Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Berdasarkan pantauan lapangan, pekerjaan tersebut diduga dikerjakan secara asal-asalan, menimbulkan kekhawatiran mengenai kualitas dan ketahanan infrastruktur yang dihasilkan.
Saat awak media mencoba mengonfirmasi hal ini kepada Kepala Bidang (Kabid) PUPR Pringsewu, pejabat yang bersangkutan terkesan menghindar dan tidak memberikan keterangan yang memadai terkait isu yang diangkat. Sementara itu, Kabid Bina Marga (BM) PUPR, Fahmi, melalui pesan singkat WhatsApp, menyatakan bahwa “pekerjaan sudah sesuai dengan progres.”
Namun, pernyataan tersebut bertolak belakang dengan temuan di lapangan. Awak media menemukan bahwa pondasi gorong-gorong pada proyek tersebut tidak dilengkapi dengan sepatu pondasi pada plat beton atau platdeker. Sepatu pondasi ini seharusnya menjadi komponen penting untuk menahan beban kendaraan berat yang melintas di atasnya. Tanpa adanya sepatu pondasi, dikhawatirkan infrastruktur jalan tersebut tidak akan mampu bertahan lama dan dapat membahayakan pengguna jalan.
Lebih parahnya lagi, meskipun pengawas dari pihak PUPR mengetahui kondisi ini, mereka tampak tidak melakukan tindakan apa pun, seolah-olah menutup mata terhadap ketidaksesuaian pekerjaan di lapangan. Padahal, fungsi pengawas dan konsultan dari PUPR adalah untuk memastikan bahwa semua pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan standar dan progres yang telah ditetapkan. Mereka juga berhak menegur atau memberikan sanksi kepada pihak rekanan yang tidak memenuhi standar kualitas.
Kuat dugaan bahwa ada “main mata” antara pihak PUPR dengan rekanan, sehingga pekerjaan yang tidak memenuhi standar progres dibiarkan saja. Jika dugaan ini benar, maka hal ini sangat merugikan masyarakat yang seharusnya mendapatkan fasilitas infrastruktur yang aman dan berkualitas.
Proyek perbaikan jalan di ruas Jalan Mataram ini kini menjadi perhatian serius, dan masyarakat berharap agar pihak berwenang segera mengambil tindakan tegas terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam dugaan penyimpangan ini. Transparansi dan integritas dalam pelaksanaan proyek-proyek publik sangat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan institusi terkait. (Nurul)
