Solo – Ketua Umum Solidaritas Merah Putih (Solmet), Silfester Matutina, angkat bicara menanggapi rilis dari Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) yang mencantumkan Presiden Joko Widodo sebagai salah satu tokoh kejahatan terorganisasi dan korupsi. Silfester menyebut ada indikasi keterlibatan partai politik dan media tertentu dalam memainkan isu tersebut.
Menurut Silfester, tudingan yang dilemparkan OCCRP terhadap Jokowi bukanlah hasil dari lembaga resmi, melainkan produk dari sebuah LSM yang metodenya tidak dapat dipertanggungjawabkan. Ia pun menyebut ada kolaborasi antara partai politik bernama Partai Dinasti Pedihnya Perjuangan dan media Majalah Tempe yang memanfaatkan isu tersebut.
“Saya sendiri mendapat informasi bahwa salah satu kekuatan partai politik dan media tertentu sedang bermain di balik isu ini. Mereka adalah Partai Dinasti Pedihnya Perjuangan dan Majalah Tempe. Keduanya memiliki hubungan kolaborasi yang cukup kuat,” ungkap Silfester di kediaman Presiden Jokowi di Solo.
Silfester menjelaskan bahwa OCCRP bukanlah lembaga resmi dunia, melainkan hanya sebuah NGO (Non-Governmental Organization). Ia menilai metode yang digunakan dalam rilis tersebut tidak kredibel.
“Metode yang mereka gunakan hanya berdasarkan survei melalui Google Form. Ini sama sekali tidak bisa dijadikan dasar untuk menilai seorang tokoh seperti Presiden Jokowi. Kita sebagai anak bangsa jangan mudah terkecoh dengan isu seperti ini. Jangan sampai kita diadu domba oleh pihak-pihak yang ingin memecah belah bangsa,” tegasnya.
Lebih lanjut, Silfester mengingatkan masyarakat untuk tetap kritis terhadap informasi yang beredar dan tidak mudah terprovokasi oleh kampanye negatif terhadap pemimpin nasional.
“Saat ini, Indonesia sedang dalam proses pembangunan besar-besaran. Jangan sampai isu-isu seperti ini justru mengganggu stabilitas dan konsentrasi kita sebagai bangsa. Mari kita fokus pada hal-hal yang lebih penting,” tambahnya.
Silfester juga mengajak masyarakat untuk memperkuat solidaritas nasional dan tidak terjebak dalam permainan politik yang hanya menguntungkan segelintir pihak.
“Kita semua bertanggung jawab menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Jangan sampai kepentingan pribadi atau kelompok tertentu menghancurkan apa yang telah dibangun bersama,” tutupnya. (Red)
