MEDAN – Polrestabes Medan mengungkap dugaan praktik mafia tanah yang melibatkan penipuan dan penggelapan lahan seluas 25 hektare di kawasan Selambo, Sumatera Utara. Lahan yang menjadi objek perkara tersebut diketahui masih berstatus Hak Guna Usaha (HGU) aktif milik PTPN 1 Regional 1. Akibat dugaan praktik tersebut, korban mengalami kerugian hingga Rp4,9 miliar.
Pengungkapan kasus ini disampaikan Kapolrestabes Medan, Kombes Pol Dr. Jean Calvijn Simanjuntak, pada Kamis (12/11/2026). Dalam keterangannya, Calvijn menjelaskan bahwa penyidik telah menetapkan dan menahan seorang tersangka berinisial GS.
Tersangka GS diketahui telah ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Polda Sumatera Utara sejak 30 Oktober 2026. Sementara itu, dua orang lainnya yang turut dilaporkan dalam perkara tersebut, masing-masing berinisial OB dan WS, masih dalam pengejaran aparat kepolisian.
Korban Menyerahkan Uang Rp4,9 Miliar Secara Bertahap
Berdasarkan hasil penyelidikan sementara, korban diduga menyerahkan uang dengan total mencapai Rp4,9 miliar kepada tiga orang terlapor melalui 16 tahap pembayaran.
Dari keseluruhan uang tersebut, tersangka GS diduga menerima bagian sebesar Rp4,25 miliar melalui 14 tahap pembayaran. Polisi masih terus mendalami aliran dana tersebut untuk mengetahui secara terperinci peran masing-masing pihak yang terlibat dalam transaksi yang diduga bermasalah itu.
Penyidik juga telah mengirimkan berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada 6 November 2026 sebagai bagian dari proses hukum lebih lanjut.
Polisi Geledah Tiga Lokasi di Kawasan Jermal
Tidak berhenti pada pengungkapan dugaan penipuan dan penggelapan lahan, penyidik Polrestabes Medan juga melakukan pengembangan terhadap kasus tersebut.
Dalam pengembangan penyelidikan, polisi menggeledah tiga lokasi yang diduga berkaitan dengan tersangka GS di kawasan Jermal, Medan.
Dari hasil penggeledahan, petugas menemukan sejumlah barang yang diduga berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika. Barang bukti tersebut antara lain beberapa alat isap sabu, dua pil yang diduga merupakan Happy Five, buku catatan transaksi narkoba, serta sejumlah barang bukti lainnya.
Selain mengamankan barang bukti, polisi juga membawa dua orang untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Berdasarkan hasil tes urine, keduanya dinyatakan positif mengandung metamfetamin dan THC.
Sementara itu, hasil pemeriksaan urine terhadap tersangka GS juga menunjukkan hasil positif sejumlah zat, yakni metamfetamin, amfetamin, THC, benzodiazepin, dan etomidate.
Meski demikian, kepolisian masih melakukan pendalaman untuk memastikan keterkaitan temuan-temuan tersebut dengan perkara utama dugaan mafia tanah yang sedang ditangani.
Buku Catatan Transaksi dan Rekaman CCTV Didalami
Untuk mengungkap kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat, penyidik kini terus mendalami sejumlah barang bukti yang telah diamankan.
Barang bukti tersebut meliputi buku catatan transaksi, dua unit telepon genggam, serta rekaman kamera pengawas atau CCTV.
Seluruh barang bukti itu akan dianalisis guna menelusuri kemungkinan adanya komunikasi, transaksi keuangan, maupun aktivitas lain yang dapat membantu penyidik mengungkap jaringan dan pihak-pihak yang diduga terlibat dalam perkara tersebut.
Polisi juga masih memburu dua terlapor lainnya, OB dan WS, untuk dimintai pertanggungjawaban serta menggali lebih jauh konstruksi perkara dugaan penipuan dan penggelapan lahan tersebut.
PTPN 1 Regional 1 Tegaskan Lahan Selambo Merupakan Aset Negara
Sementara itu, Head PMO PTPN 1 Regional 1, Rahmad, menyampaikan apresiasi terhadap langkah Polrestabes Medan dalam mengungkap dugaan praktik mafia tanah yang menyangkut aset perusahaan negara tersebut.
Rahmad membenarkan bahwa penyidik kepolisian telah meminta keterangan dari pihak perusahaan terkait dugaan transaksi lahan seluas 25 hektare di kawasan Selambo.
Menurutnya, lokasi lahan yang menjadi objek perkara tersebut beririsan dengan Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 104 Bandar Khalifah.
Ia menegaskan bahwa lahan tersebut merupakan aset negara yang pengelolaannya berada di bawah PTPN 1 Regional 1. Status HGU atas lahan tersebut juga masih aktif hingga tahun 2028.
Dengan demikian, keberadaan transaksi yang diduga melibatkan lahan tersebut menjadi persoalan serius karena menyangkut aset negara yang secara hukum masih berada dalam penguasaan perusahaan.
Rahmad juga menjelaskan bahwa sebagian area lahan tersebut mulai digarap oleh warga sekitar tahun 2010 hingga 2012. Seiring berjalannya waktu, kawasan itu mengalami perubahan kondisi, dengan sebagian lahan telah ditanami berbagai jenis tanaman palawija dan bahkan berdiri sejumlah bangunan rumah.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan penguasaan dan pemanfaatan lahan di kawasan Selambo telah berlangsung cukup lama dan membutuhkan penanganan yang serius serta sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
PTPN Berharap Praktik Mafia Tanah Tidak Terulang
PTPN 1 Regional 1 mengapresiasi langkah aparat kepolisian yang telah mengungkap dugaan transaksi ilegal terhadap lahan yang berstatus HGU aktif tersebut.
Pihak perusahaan berharap pengungkapan perkara ini dapat menjadi langkah penting dalam mencegah praktik mafia tanah, khususnya yang menyasar aset negara.
Selain itu, penanganan kasus ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum terhadap status dan penguasaan lahan serta mencegah munculnya pihak-pihak yang memanfaatkan persoalan pertanahan untuk memperoleh keuntungan pribadi.
Kasus dugaan mafia tanah di kawasan Selambo ini menjadi perhatian serius karena tidak hanya berkaitan dengan kerugian korban yang mencapai Rp4,9 miliar, tetapi juga menyangkut perlindungan aset negara.
Polrestabes Medan kini masih melanjutkan proses penyidikan, mendalami barang bukti, serta memburu dua terlapor yang belum tertangkap. Pengembangan perkara diharapkan mampu mengungkap secara menyeluruh siapa saja pihak yang bertanggung jawab dalam dugaan praktik penipuan dan penggelapan lahan tersebut.
Penegakan hukum terhadap dugaan mafia tanah ini diharapkan menjadi peringatan tegas bahwa aset negara tidak boleh diperjualbelikan atau dimanfaatkan secara melawan hukum demi kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu. ( Red )
