LANDAK, KALBAR – Kekecewaan mendalam dirasakan oleh ratusan kepala keluarga penyerah lahan di Desa Kelampai Setolo, Kecamatan Meranti.
Pasalnya, kebun plasma dengan luas areal mencapai kurang lebih 300 hektare yang menjadi tumpukan harapan hidup mereka diduga kuat telah disalahgunakan dan ditelantarkan oleh pihak perusahaan, PT Posco (Sampoerna Agro Group) yang kini dikenal berada di bawah naungan atau kepemimpinan baru yaitu PT Nusantara Sarana Alam (NSA) selama hampir enam tahun terakhir.
Lokasi kebun plasma seluas ±300 hektare yang terbengkalai ini meliputi wilayah tiga dusun di Desa Kelampai Setolo, yakni:
Dusun Meranti
Dusun Jelayan
Dusun Bangsal Kelampai
Kebun 300 Hektare Berubah Menjadi Semak Belukar, Janji Hasil Tinggal Janji
Berdasarkan pantauan dan keluhan warga setempat, kondisi fisik areal kebun plasma seluas ratusan hektare tersebut saat ini sangat memprihatinkan.
Alih-alih mendapatkan perawatan intensif dan hasil panen yang memadai, kebun kelapa sawit plasma itu kini telah berubah wujud menjadi hutan sekunder dan semak belukar yang dipenuhi belukar tinggi.
Perusahaan dinilai telah melakukan pengabaian total (abandonment) terhadap kewajiban utamanya untuk merawat dan mengelola kebun plasma masyarakat.
Akibat penelantaran ini, produktivitas kebun terjun bebas hingga tidak menghasilkan buah sawit sama sekali secara maksimal.
”Sudah hampir 6 tahun kebun seluas sekitar 300 hektare ini dibiarkan begitu saja tanpa perawatan, pemupukan, maupun pembersihan gulma. Hasilnya praktis nol.
“Bagaimana mau maksimal, wong kebunnya sekarang sudah seperti hutan belantara,” ungkap salah seorang perwakilan warga penyerah lahan dengan nada kecewa.
Alibi Klasik: Menuduh Terjadi Pencurian
Setiap kali perwakilan warga atau petani menuntut transparansi dan hak atas kebun plasma mereka kepada pihak manajemen perusahaan, jawaban yang diterima selalu sama dan dinilai tidak masuk akal.
Pihak perusahaan kerap berdalih bahwa kerugian atau nihilnya hasil panen disebabkan oleh maraknya aksi pencurian buah di areal tersebut.
Warga menilai alasan tersebut sebagai bentuk pengalihan tanggung jawab yang mengada-ada.
”Bagaimana mungkin ada pencurian dalam jumlah masif yang dituduhkan perusahaan, sementara akses jalan hancur dan kondisi kebun seluas 300 hektare itu sendiri sudah tertutup semak belukar yang lebat? Itu hanya alibi basi perusahaan untuk menutupi kelalaian dan dugaan penyalahgunaan wewenang mereka dalam mengelola hak-hak masyarakat,” tegas warga lainnya.
Estimasi Total Kerugian Ekonomi Lahan 300 Hektare
Penelantaran kebun plasma seluas kurang lebih 300 hektare selama kurun waktu kurang lebih 6 tahun telah memukul telak perekonomian masyarakat Desa Kelampai Setolo yang mayoritas menggantungkan hidup dari hasil bagi hasil kebun tersebut.
Berdasarkan estimasi perhitungan produktivitas standar kebun sawit di usia produktif:
Potensi Hasil Normal: Rata-rata 1,5 hingga 2 ton Tandan Buah Segar (TBS) per hektare setiap bulannya. Untuk 300 hektare, potensi hasil keseluruhan mencapai 450- 600 ton per bulan.
Akumulasi Kerugian 6 Tahun: Dengan mengalikan potensi tonase yang hilang selama 72 bulan dikalikan harga rata-rata TBS di tingkat petani (misalnya kisaran Rp2.000 – Rp2.500/kg), total kerugian ekonomi langsung yang diderita masyarakat dari 300 hektare lahan ini ditaksir mencapai belasan hingga puluhan miliar rupiah.
Angka kerugian ini belum termasuk kerusakan fisik tanaman (rehab cost) akibat tidak pernah dipupuk dan dirawat selama bertahun-tahun, yang membuat nilai aset biologis kebun merosot drastis.
Tuntutan Tegas Masyarakat
Masyarakat Desa Kelampai Setolo mendesak agar:
Pihak manajemen PT NSA / PT Posco segera turun tangan langsung melakukan audit terbuka terhadap pengelolaan kebun plasma seluas 300 hektare di tiga dusun tersebut.
Perusahaan menghentikan segala bentuk alibi yang merugikan petani dan segera merehabilitasi kembali kebun plasma yang kini menjadi semak belukar.
Pemerintah Daerah melalui dinas terkait serta aparat penegak hukum (APH) turun tangan menginvestigasi dugaan pelanggaran perjanjian kerjasama kemitraan inti-plasma ini.
Jika pihak perusahaan tetap menutup mata dan abai terhadap tuntutan ini, masyarakat mengancam akan melakukan aksi unjuk rasa besar-besaran serta mengambil langkah hukum lebih lanjut guna memperjuangkan hak-hak agraria mereka yang telah dirampas secara sistematis.
Demi seimbangnya pemberitaan di media, redaksi masih menunggu pihak perusahaan untuk memberikan klarifikasi.
