LANDAK , KALBAR — Upaya mediasi antara pihak keluarga tersangka dan manajemen perusahaan perkebunan kelapa sawit PT Nusantara Sarana Alam (PT NSA) yang difasilitasi oleh Kepolisian Resor (Polres) Landak, Kalimantan Barat, pada Selasa, 10 November 2026 Polres Landak buntu , berujung pada kekecewaan mendalam. Sikap tertutup dan arogansi manajemen PT NSA terlihat jelas saat mereka menolak mentah-mentah ruang dialog dan ngotot melanjutkan proses hukum formal, mengabaikan sepenuhnya niat baik keluarga serta kearifan lokal yang berlaku.
Mediasi yang berlangsung di ruang Sat Reskrim Polres Landak ini dihadiri oleh KBO Sat Reskrim Polres Landak Iptu M. Edi D., S.H., beserta jajaran penyidik, perwakilan pelapor dari PT NSA (Sdr. Abrar), serta Kuasa Hukum tersangka Sdr. Diseniman, S.H., bersama perwakilan keluarga (Akian, Muji Santoso, Abraham, Risto, dan Kurniawan).
Karena Mediasi Polres Landak buntu pihak tersangka kecewa atas hsil mediasi ini.
Keluarga Sesalkan Sikap Arogansi PT NSA Tolak Kearifan Lokal Adat Dayak
Pihak keluarga tersangka kasus dugaan penggelapan buah kelapa sawit mengecam keras sikap arogansi PT NSA yang menutup ruang perdamaian dan menolak proses mediasi melalui hukum adat Dayak.
Perusahaan dinilai menunjukkan iktikad buruk serta melecehkan tradisi dan kearifan lokal masyarakat setempat.
Kurniawan, perwakilan keluarga sekaligus sepupu dari salah satu tersangka (Eli Suwasono), menyatakan kekecewaannya yang luar biasa usai proses mediasi dengan pihak perusahaan menemui jalan buntu akibat keegoisan manajemen.
“Perusahaan (PT NSA) menolak mentah-mentah upaya mediasi ini dengan arogan. Kami menilai pihak perusahaan sama sekali tidak menghargai kearifan lokal dan tradisi adat Dayak yang selama ini kami jalankan secara turun-temurun,” tegas Kurniawan.
Menurut Kurniawan, pihak keluarga telah menempuh berbagai upaya prosedural maupun adat demi menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan. Selain melayangkan surat permohonan resmi yang ditandatangani oleh para istri tersangka, keluarga juga telah menyerahkan buah tangah berupa tempayan, ayam, dan bambu sesuai ritual adat Dayak. Ironisnya, iktikad baik tersebut diabaikan begitu saja oleh perusahaan. Atas arogansi tersebut, pihak keluarga berencana membawa permasalahan ini ke tingkat aliansi masyarakat adat dan Dewan Adat Dayak (DAD) dari tingkat kecamatan, kabupaten, hingga provinsi.
Sorotan Tajam Kuasa Hukum: Dugaan Cacat Prosedur, Rekayasa Kasus, dan Tebang Pilih
Arogansi pihak korporasi turut disorot tajam oleh Tim Kuasa Hukum para tersangka dari LBH Yayasan Mangkok Merah Indonesia sekaligus Presiden Mangkok Merah Borneo Bersatu, Diseniman Sanggup, S.H. Ia menegaskan pihaknya menemukan sejumlah kejanggalan substantif dan indikasi rekayasa sejak awal penangkapan kliennya . Salah satu kejanggalannya yaitu penambahan barang bukti dari 9 TBS menjadi 64 TBS yang dimana penambahan Barang bukti tersebut diperintahkan oleh salah satu oknum di PT. NSA kepada salah seorang tersangka.Dan ke 9 TBS tersebut masih didalam lingkungan perusahaan sehingga tidak ada unsur penggelapannya.
“Kami melihat ada kejanggalan, dugaan rekayasa, dan cacat prosedur sejak awal penangkapan. Saat di TKP, penyidik tidak menyerahkan surat penangkapan secara langsung, melainkan pihak perusahaan PT NSA yang sewenang-wenang membawa klien kami ke Polres Landak. Hal ini mencerminkan betapa dominannya arogansi pihak luar dalam mencampuri proses penegakan hukum,” tegas Diseniman Sanggup, S.H.
Selain itu, Diseniman Sanggup, S.H. menyoroti proses Berita Acara Pemeriksaan (BAP) awal yang dilakukan tanpa pendampingan penasihat hukum, yang dinilai sebagai bentuk tekanan psikologis. Pihaknya secara resmi telah meminta Polres Landak untuk melakukan BAP ulang. Diseniman Sanggup, S.H. juga mengecam keras sikap tebang pilih perusahaan yang sebelumnya membiarkan kasus serupa di desa Kelampai.. Tersangka Atas nama Yakobus.. Penyelesaian kasus Dengan Kearipan lokal dengan ganti Kerugian Pengelapan TBS Sebesar Rp +/- 9 Juta Rupiah dapat diselesaikan melalui mekanisme adat, namun bertindak represif dan arogan terhadap warga lokal di kasus ini.
Alasan Kemanusiaan yang Diabaikan oleh Perusahaan
Kurniawan menambahkan, penolakan dan arogansi pihak perusahaan terasa sangat tidak berperi kemanusiaan. Padahal, dorongan penyelesaian secara adat didasari oleh kondisi mendesak dari ketiga tersangka yang merupakan tumpuan keluarga:
Eli Suwasono: Saat ini tengah menderita penyakit hepatitis ganas dan membutuhkan perawatan medis lanjutan (dibuktikan dengan kartu berobat resmi yang telah diserahkan ke penyidik).
Agus Mito: Istrinya baru saja melahirkan anak mereka tanpa didampingi suami karena Agus sedang mendekam di sel tahanan akibat desakan perusahaan.
Marcelinus BJ: Merupakan seorang pelayan umat/gembala gereja lokal, sehingga penahanannya berdampak fatal pada terhentinya pelayanan ibadah jemaat.
“Jika perkara ini diselesaikan melalui kearifan lokal, para tersangka tetap dapat memenuhi kewajibannya menafkahi anak dan istri, serta kembali ke tengah keluarga. Namun perusahaan menutup mata terhadap aspek kemanusiaan ini,” pungkas Kurniawan.
Langkah Hukum Lanjutan: Siapkan Praperadilan dan Aksi Demonstrasi Massal
Menanggapi kebuntuan akibat sikap arogan manajemen PT NSA, LBH Yayasan Mangkok Merah Indonesia bersama Ormas Mangkok Merah Borneo Bersatu menyatakan siap mengambil langkah hukum yang lebih tegas atas persetujuan keluarga.
“Kami sedang mempersiapkan langkah hukum formal, salah satunya pengajuan gugatan Praperadilan untuk menguji keabsahan tindakan penangkapan. Di samping itu, Ormas Mangkok Merah Borneo Bersatu bersama aliansi warga juga berencana menggelar aksi demonstrasi dan orasi besar-besaran di area perusahaan untuk melawan tindakan sewenang-wenang ini,” terang Diseniman Sanggup, S.H.
Diseniman Sanggup, S.H. berharap aparat penegak hukum tetap objektif dan mengedepankan prinsip keadilan substantif melalui Restorative Justice.
Ia juga memperingatkan bahwa tindakan arogansi dan dugaan rekayasa kasus oleh oknum tertentu akan terus dilawan melalui jalur hukum positif maupun konsekuensi adat yang tegas.
(Sumber:MediaCyberNews)
