Labuhanbatu Selatan,Tuntasnews – Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan (Labusel) H. Ahmad Padli Tanjung, S.Ag membuka acara Konsultasi Publik Rencana Awal RKPD Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2026 dilaksanakan di Convention Hall Grandsuma Bloksongo, Rabu (12/2/2025).
Wabup Ahmad Padli mengungkapkan konsultasi publik ini merupakan tahapan penting dalam perencanaan pembangunan, sebagaimana diatur dalam UU no. 25 tahun 2004 dan Permendagri no. 86 tahun 2017. Pembangunan daerah tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah, tetapi harus melibatkan seluruh elemen masyarakat agar lebih partisipatif dan efektif.
Dalam RKPD 2026, setiap kebijakan harus selaras dengan visi-misi Presiden dan Wakil Presiden yang dituangkan dalam asta cita, delapan misi strategis menuju indonesia emas 2045, yaitu:
1. Memperkokoh Pancasila, Demokrasi, dan HAM.
2. Memantapkan pertahanan dan kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, dan ekonomi hijau.
3. Meningkatkan lapangan kerja, kewirausahaan, dan infrastruktur.
4. Memperkuat sdm, pendidikan, kesehatan, dan peran perempuan serta pemuda.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi dalam negeri.
6. Membangun dari desa untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, birokrasi, serta pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Menjaga harmoni lingkungan, budaya, dan toleransi beragama.
“Dengan mengacu pada asta cita, kita dapat merancang program pembangunan daerah yang terarah dan berkelanjutan. Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Labusel untuk tahun anggaran 2026 akan mengusung tema “Penyempurnaan pencapaian target dalam rangka peningkatan pembangunan yang berkelanjutan”, jelas Wabup
“Tema ini menegaskan komitmen kita untuk terus meningkatkan kualitas pembangunan, memastikan setiap target yang telah ditetapkan dapat dicapai secara optimal, serta menjaga keberlanjutan manfaat bagi masyarakat”, tambahnya
Dilanjutkan Wabup mengatakan, Dalam konteks pembangunan daerah, kita harus menyusun kebijakan yang selaras dengan misi dan program kerja Presiden terpilih. Setiap program yang dirancang harus benar-benar berdampak nyata bagi masyarakat, baik dalam aspek ekonomi, sosial, maupun tata kelola pemerintahan.
“Terdapat beberapa hal penting yang perlu menjadi perhatian utama dalam penyusunan RKPD tahun 2026, dalam konteks pembangunan Kabupaten Labusel, kita perlu menyusun kebijakan yang sejalan dengan misi dan program kerja presiden terpilih serta memastikan bahwa setiap program yang dirancang benar-benar berdampak bagi masyarakat”, tuturnya
Oleh karena itu, beberapa hal penting yang perlu menjadi perhatian dalam penyusunan RKPD tahun 2026 adalah:
1. Peningkatan kualitas pendidikan dengan memperkuat kurikulum berbasis keterampilan kerja dan peningkatan layanan kesehatan dengan focus pada pencegahan penyakit dan perbaikan fasilitas kesehatan;
2. Peningkatan infrastruktur serta pembangunan sarana air bersih dan sanitasi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat;
3. Peningkatan sistem pengelolaan sampah dan limbah industri untuk mengurangi polusi dan dampak negatif terhadap lingkungan;
4. Penyediaan pelatihan berbasis industri untuk meningkatkan keterampilan dan peningkatan produktivitas sektor pertanian dan perikanan;
5. Pengimplementasian sistem pemerintahan berbasis digital untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi pelayanan publik.
Dilanjutkan, dalam menyusun RKPD 2026, kita harus memastikan bahwa perencanaan pembangunan dilakukan secara sinergis antara aspirasi masyarakat (Bottom-Up Planning) dan kebijakan pemerintah (Top-Down Planning). Dengan pendekatan ini, pembangunan di Kabupaten Labusel akan lebih efektif tepat sasaran, dan berkelanjutan, sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan visi jangka panjang daerah.
“Melalui forum konsultasi ini, saya mengharapkan sumbangsih pemikiran dan gagasan dari semua pihak agar RKPD tahun 2026 benar-benar mampu mengakomodasi kebutuhan masyarakat. Kepada unsur DPRD, saya juga berharap dapat memberikan pokok-pokok pikiran. (B.Sitorus)
