Jakarta – Pemerintah melibatkan perguruan tinggi dalam pengentasan kemiskinan ekstrem dan penanganan masalah stunting. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy meminta perguruan tinggi untuk ikut berperan aktif dalam mengimplementasikan program yang berkaitan dengan penanganan stunting serta kemiskinan ekstrem melalui kegiatan Kuliah, Kerja, Nyata (KKN) mahasiswa.
“Perlu dilibatkan dunia pendidikan melalui perguruan tinggi di wilayah masing-masing, dimana mahasiswanya berperan aktif dalam mengimplementasikan program kegiatan yang berkaitan dengan penanganan stunting dan kemiskinan ekstrem,” ujar Menko Muhadjir dalam Road Show Dialog secara daring dari Jakarta Pusat, Kamis (16/02/2023).
Untuk mengakomodir bantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat, Menko Muhadjir meminta perangkat daerah dapat mendata dan segera mengusulkan warganya khususnya yang ada didalam desil 1 data P3KE untuk diajukan kepada Kementerian Sosial.
“Pemerintah daerah dapat segera mengusulkan warganya yang termasuk didalam desil 1 data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) sehingga pemberian bantuan oleh kemensos dapat dipercepat,” Ujar Menko Muhadjir.
Berkaitan dengan penanganan kemiskinan ekstrem di Provinsi Kalimantan Selatan, pemerintah daerah membentuk Pusat Kesejahteraan Sosial di setiap desa yang bertujuan untuk memperbarui data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) dan percepatan penyerahan bantuan sosial.
Pemberdayaan masyarakat melalui program padat karya juga perlu gencar dilakukan sehingga menambah pendapatannya, dari segi kesehatan pemerintah menjalankan program Bantuan Sosial bagi Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) kepada masyarakat miskin ekstrem.
Kemenko PMK melanjutkan penyisiran terkait permasalahan stunting dan kemiskinan ekstrem yang dirasakan oleh pemerintah kabuoaten dan kota. Kali ini, Provinsi Kalimantan Selatan merupakan provinsi ke-8 yang disisir permasalahannya oleh Kemenko PMK. Sebelumnya telah dilaksanakan dialog di Provinsi Jawa Barat, Aceh, NTT, Banten, Jawa Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Kalimantan Barat.
Roadshow Percepatan Penurunan Stunting dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem kali ini diikuti oleh 11 Kabupaten yakni Bupati Barito Kuala Mujiyat, Pj. Bupati Hulu Sungai Utara R. Suria Fadliansyah, Bupati Tanah Laut H.M. Sukamta, Bupati Balangan Abdul Hadi, Bupati Tabalong Anang Syakhfiani, Bupati Banjar Saidi Mansyur, Bupati Hulu Sungai H. Aulia Oktafiandi, Wakil Bupati Kotabaru Andi Rudi Latif, Sekda Hulu Sungai Selatan H. Muhammad Noor, Sekda Tapin Sufiansyah, Asisten Ekonomi dan Pembangunan Tanah Bumbu H. Riduan. Serta terdapat 2 Kota yaitu Walikota Banjarbaru HM Aditya Mufti Ariffin dan Wakil Walikota Banjarmasin H. Arifin Noor.
Berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022, angka stunting di wilayah Kalimantan Selatan mencapai angka 24,6 persen. Angka stunting tersebut mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar 5,4 persen.
Namun, dari kabupaten dan kota yang mengikuti roadshow ini masih terdapat wilayah yang mengalami kenaikan angka stunting yaitu Kotabaru, Hulu Sungai Utara, Kota Banjar Baru, Hulu Sungai Tengah, dan Barito Kuala.
Menurut Wakil Bupati Kotabaru Andi Rudi Latif menjelaskan bahwa kondisi geografis yang masih berupa pegunungan dan hutan mempersulit pemerintah daerah dalam memberikan bantuan alat antropometri dan USG maupun bantuan sosial lainnya, sehingga menyebabkan masih tingginya angka prevalensi stunting.
“Kami mengusulkan program bantuan Komunitas Adat Terpencil di beberapa desa khususnya yang ada di wilayah pegunungan dan hutan sehingga penanganan stunting dan kemiskinan ekstrem ini dapat cepat teratasi,” Jelasnya.
Permasalahan lain yang juga dirasakan oleh pemerintah kabupaten/kota yaitu kurangnya tenaga pelaksana gizi dan bidan terampil di posyandu maupun puskesmas daerah yang memiliki angka stunting tinggi.
Mewakili Gubernur Kalimantan Selatan, Asisten Pemerintahan dan Kesra Provinsi Kalimantan Selatan H. Nurul Fajar Desira mengatakan pihaknya akan terus mengawal pendataan masyarakat yang belum mendapatkan program bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH) maupun bantuan lainnya.
“Kami akan terus mengawal pencatatan keluarga miskin yang belum mendapatkan bansos seperti PKH, PBI JK, dan sejenisnya, sehingga percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dapat terwujud,” jelasnya. (**)
