Gorontalo – Pencapaian target pembangunan memerlukan kondisi yang kondusif. Oleh karena itu, di tengah keragaman suku, bahasa, dan agama di Indonesia, aspek kerukunan umat beragama menjadi modal utama dalam mendukung situasi yang kondusif.
“Sebagai negara majemuk seperti Indonesia, kerukunan umat beragama merupakan salah satu prasyarat tercapainya target-target pembangunan. Sebab, dengan terciptanya kerukunan, solidaritas antarumat untuk membangun negeri pun akan terwujud,” tegas Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin pada acara Silaturahim Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Pengukuhan Komite Daerah Ekonomi Keuangan Syariah (KDEKS) Provinsi Gorontalo, di Ballroom Aston Gorontalo Hotel, Kota Gorontalo, Jumat (14/04/2023).
Lebih jauh Wapres mengingatkan, kerukunan tersebut tidak dapat dicapai dalam waktu yang instan. Untuk itu, diperlukan konsistensi untuk merawatnya.
“Kerukunan tidak bisa muncul dengan sendirinya, kita mesti melakukan upaya terus menerus untuk membangun dan merawatnya. Salah satu upaya yakni membentuk Forum Kerukunan Umat Beragama,” pesan Wapres.
Wapres menekankan, menjaga kerukunan merupakan tugas seluruh elemen masyarakat, salah satunya para pemuka agama. Ia pun memberikan apresiasi atas peran-peran tokoh agama yang telah melakukan upaya secara konsisten dalam merawat kerukunan.
“Saya juga mengucapkan terima kasih kepada para tokoh agama yang telah merekatkan persatuan umat beragama di Indonesia dan berkontribusi dalam bermacam-macam kerja kebaikan demi kemajuan negara,” tuturnya.
Secara khusus, tambahnya, para tokoh agama yang tergabung dalam FKUB. Melalui organisasi ini, peran tokoh agama menjadi lebih luas, terutama dalam berkontribusi memajukan negara.
“Saya juga mengucapkan terima kasih kepada para tokoh agama yang telah merekatkan persatuan umat beragama di Indonesia dan berkontribusi dalam bermacam-macam kerja kebaikan demi kemajuan negara,” ucapnya.
Dengan organisasi yang tersebar di seluruh Indonesia, FKUB dapat berperan langsung dalam sektor pembangunan, diantaranya dalam pembahasan agenda-agenda strategis pembangunan, termasuk penguatan ekonomi dan keuangan syariah nasional. Sebab, Wapres menilai, aktivitas ekonomi dan keuangan syariah dapat dipraktikkan oleh siapa saja, terlepas dari agama yang dianut.
“FKUB dapat memainkan perannya dengan memperdalam pemahaman masyarakat akan inklusi dan potensi besar ekonomi syariah yang akan memperkokoh ketahanan ekonomi nasional,” imbuh Wapres.
“Tujuan kita memajukan ekonomi dan keuangan syariah nasional juga untuk menyejahterakan seluruh rakyat Indonesia, tanpa kecuali,” lanjutnya.
Pada kesempatan yang sama, Wapres juga mencontohkan praktik di negara-negara lain dengan jumlah penduduk muslim yang sedikit namun menjadikan ekonomi dan keuangan syariah sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru.
“Tiongkok telah berhasil menjadi eksportir baju muslim tertinggi ke Timur Tengah. Ibu kota Inggris menjadi pusat keuangan syariah di barat. Thailand telah memancangkan visi menjadi dapur halal dunia, dan Korea ingin merebut pasar pariwisata ramah muslim,” paparnya.
Dengan demikian, sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia, Wapres menilai, sudah sewajarnya jika Indonesia bercita-cita menjadi Pusat Produsen Halal Dunia pada tahun 2024.
“Insya Allah, dengan kerja keras dan dukungan semua pihak, termasuk FKUB, visi besar ini dapat kita realisasikan,” pungkasnya.(**)
