Labusel – Diduga kurang bermutu Pembangunan Dinas Pendidikan kabupaten Labuhanbatu diduga akibat kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Dinas pendidikan kabupaten labuhanbatu selatan, sehingga hasil hasil bangunan konstruksi diduga tidak sesuai dari hasil pagu yang telah di anggarkan dan pekerjaan nya disinyalir asal jadi, miris nya lagi pembangunan tersebut tidak memakai plank proyek pekerjaan Sehingga pagu anggaran tidak di ketahui.
Pembangunan tersebut dilakukan di SD 05 Desa Pangarungan Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
Dari pantauan wartawan dilapangan, kedua bangunan gedung yang dibangun banyak di temukan sejumlah kejanggalan, ada indikadlsi bangunan tersebut tidak sesuai dengan besteck atau nilai pagu anggaran.
Terlihat dari salah satu bangunan pada saat sedang dalam tahapan pengerjaan, adanya kejanggalan pada bangunan tersebut tampak tidak menggunakan pondasi sebagai untuk penopang bangunan tersebut.
Meskipun pada lobang pondasi ada namun hanya susunan dari batu padas yang terlihat, di cor sama sekali menggunakan semen, hal ini jelasnya sangat di ragukan nantinya akan nilai kekuatan dan ketahanan bangunan tersebut.
Demikian juga dengan salah satu bangunan yang berdiri di sebelahnya, ada juga kejanggalan yang di temukan, salah satunya angker yang terpasang tanpa menggunakan cincin pengikat,meskipun batu bata terlihat telah terpasang, saat di konfirmasi di lokasi kepala tukang,mengatakan, “nanti kita akan pasang cincin angkernya, jelasnya.
Sementara saat dikonfirmasi, Pejabat Pembuat Komitmen kabupaten labuhanbatu selatan, saudara Julpan Amsar, Hsb belum dapat dikonfirmasi, baik melalui telpon,melalui pesan singkat WhatsApp, dikantor nya juga tidak berada ditempat, sampai berita ini di terbitkan pihak terkait belum dapat dihubungi.
Diharapkan kepada Kadis Pendidikan kabupaten labuhanbatu selatan dalam hal ini agar dapat turun langsung ke lokasi pembangunan, untuk melakukan cek dan ricek, sebab bangunan tersebut merupakan aset dari pada sekolah dan dianggarkan dari uang negara.
Untuk itu diharapkan kepada Kejaksaan Republik Indonesia kabupaten Labuhanbatu Selatan agar dapat mengembangkan pemeriksaan atau memanggil dari sejumlah pemberitaan media, agar korupsi dilabuhan batu Selatan dapat berantas. (M.Sitorus)
